Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

AS Berisiko Gagal Bayar Utang, Sri Mulyani Waspadai Dampaknya Bagi RI

A+
A-
2
A+
A-
2
AS Berisiko Gagal Bayar Utang, Sri Mulyani Waspadai Dampaknya Bagi RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan terus mewaspadai berbagai dinamika global yang terjadi saat ini, termasuk soal kebijakan kenaikan batas utang di Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan AS saat ini tengah membahas perubahan batas utang karena angkanya terus meningkat dan ada risiko gagal bayar. Meski begitu, pemerintah akan memastikan momentum pemulihan ekonomi nasional tidak akan terpengaruh.

"Adanya pembahasan di bidang fiskal seperti debt limit yang terjadi di AS menjadi faktor yang harus kita waspadai," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Sri Mulyani menuturkan terdapat berbagai faktor global yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, terutama dari negara besar seperti AS dan China. Di AS, nilai utangnya telah mencapai US$28,4 triliun atau setara ambang batas yang ditentukan.

Partai Demokrat sebagai partai berkuasa mengusulkan penangguhan plafon utang hingga akhir 2022. Namun, usulan tersebut ditolak Partai Republik. Persoalan utang tersebut diperkirakan dapat memicu krisis keuangan.

Sri Mulyani juga mewaspadai kemungkinan tapering off kebijakan moneter oleh bank sentral AS. Tapering off akan memicu kenaikan yield US Treasury sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi terkait dengan pembiayaan utang.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Faktor risiko, lanjutnya, juga datang dari China, yaitu perusahaan raksasa Evergrande yang terlilit utang hingga US$300 miliar dan terancam bangkrut. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan lengah mengantisipasi setiap risiko global yang bermunculan.

"Sambil kita melihat dan menjaga pemulihan ekonomi domestik, kita tidak lengah terhadap perubahan global yang begitu dinamis," ujar menkeu. (rig)

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas
Topik : menkeu sri mulyani, utang, AS, China, tapering off, bank sentral, kebijakan moneter, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

Ada Faktur Pajak Belum Dilaporkan, Wajib Pajak Terima SP2DK dari AR

Jum'at, 20 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA TABANAN

Gali Data Lapangan, AR Sampaikan SP2DK ke Alamat Wajib Pajak

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:41 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SOLOK

Simak Profil Pajak Kota Beras dari Provinsi Sumatra Barat

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mulai Tahun Depan, DJP Tindak Lanjuti Pelaksanaan PPS

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus