Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Aplikasi Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Belum Tersedia, Ini Kata DJP

A+
A-
12
A+
A-
12
Aplikasi Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Belum Tersedia, Ini Kata DJP

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menjamin aplikasi pelaporan insentif diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 akan rampung tepat waktu dan bisa mulai digunakan pada bulan ini.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan pembuatan aplikasi pelaporan insentif diskon angsuran PPh Pasal 25 akan siap dalam beberapa waktu ke depan. Aplikasi akan siap digunakan sebelum batas akhir penyampaian laporan pada 20 Juli 2020.

“Iya [untuk aplikasi] insyaallah siap [sebelum 20 Juli 2020],” katanya, Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Gali Potensi Pajak Ekonomi Digital, Telkom Berkomitmen Bantu DJP

Iwan menyebut serupa dengan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP), mekanisme pelaporan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 sepenuhnya dilakukan melalui elektronik via sistem DJP online, persisnya pada fitur e-Reporting Insentif Covid-19.

Dia menambahkan untuk penyampaian laporan nantinya sebisa mungkin sudah dilakukan lewat elektronik sejak awal. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu melakukan unggah ulang laporan ketika aplikasi belum siap seperti saat awal penerapan realisasi pelaporan insentif pajak DTP.

"Jadi nantinya semua [wajib pajak] bisa lapor secara online," paparnya.

Baca Juga: DJP dan Telkom Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Seperti diketahui, laporan realisasi pengurangan sebesar 30% angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan. Adapun batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April—Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli—September 2020).

Penyampaian laporan pemanfaatan insentif pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 ini menjadi salah satu instrumen pengawasan yang digunakan DJP. Pengawasan oleh DJP dimulai ketika wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak.

Jika berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaaan sebenarnya, pemberi kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK 44/2020 atau tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB, DJP akan menerbitkan SP2DK. Simak artikel ‘Apa Itu SP2DK?’.

Baca Juga: Sengketa Biaya Perawatan Mesin dan Pabrik Pengurang Penghasilan Bruto

Jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan, dapat diterbitkan surat tagihan pajak sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 terutang. Simak artikel ‘DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25’. (kaw)

Topik : insentif, insentif pajak, PMK 44/2020, DJP, PPh Pasal 25
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Senin, 06 Juli 2020 | 17:03 WIB
saya kurang setuju dengan bagaimana DJP tidak memperhatikan kapasitas penampungan akses fitur fitur online milik mereka untuk wajib digunakan WP dalam melaporkan kewajibannya. dengan adanya waktu yang telah mendekati batas akhir waktu pelaporan seharusnya WP lebih menggencarkan menggunakan layanan y ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 09:25 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 07:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:30 WIB
KOTA KENDARI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH