Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Apindo: Badan Independen Pajak Rawan Dipolitisasi

A+
A-
3
A+
A-
3
Apindo: Badan Independen Pajak Rawan Dipolitisasi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Resistensi atas pembentukan badan otonom penerimaan negara dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) datang dari pelaku usaha. Potensi menimbulkan kegaduhan menjadi alasannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani yang menilai badan yang bersifat otonom dapat menimbulkan ego sektoral, sehingga membuka ruang untuk kegaduhan baru dalam ranah perpajakan.

"Kita menolak bukan karena tidak siap, tapi ketika jadi lembaga baru nanti rawan dipolitisasi dan itu terjadi di beberapa lembaga baru yang bertindak sesukanya," katanya dalam diskusi 'Pertaruhan Bisnis Pada Tahun Politik', Senin (26/11/2018).

Baca Juga: Pelaku Usaha Apresiasi Sejumlah Relaksasi dari Ditjen Pajak

Menanggapi pandangan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara meyakinkan dunia usaha untuk tidak khawatir perihal nasib Direktorat Jenderal Pajak (DJP0 pasca RUU KUP diteken. Pasalnya, landasan operasional tidak akan banyak berubah meskipun statusnya naik kelas menjadi badan otonom.

Landasan atau prinsip tersebut ialah adanya pembagian yang jelas dalam mekanisme pemungutan pajak. Skema yang berlaku saat ini dibagi dua, pertama DJP dalam ranah operasional teknis pungutan pajak atau implementor kebijakan. Kedua, ranah perumusan kebijakan pajak yang ada di tangan BKF.

Skema ini menurut Suahasil akan terus berlanjut meskipun nantinya DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) naik kelas menjadi Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) sebagaimana tercantum dalam RUU KUP. Menurutnya, kegaduhan dapat ditekan dengan adanya pembagian tugas yang terpisah antara ranah teknis dan pembuatan aturan main.

Baca Juga: Apindo Minta Panduan Detail untuk Insentif Pajak Hotel dan Restoran

"Format yang ada sekarang yakni operasional dan policy itu akan terus seperti itu, bagaimanapun bentuknya. Segala hal menyangkut kebijakan pajak yakni subjek, objek dan tarif tetap digodok BKF," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Suahasil, masukan dari dunia usaha penting diberikan dalam proses perumusan kebijakan. Terlebih produk hukum tersebut masih berada di legislatif.

"Saat ini masih dalam pembahasan dalam betuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), ini saat yang tepat untuk menyampaikan masukan tersebut ke DPR," imbuhnya. (Amu)

Baca Juga: Ketua Komite Perpajakan Apindo Raih Sertifikasi Pajak Internasional
Topik : apindo, badan penerimaan pajak, ruu kup
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 Maret 2019 | 17:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 18 Januari 2019 | 16:39 WIB
PERLAKUAN PERPAJAKAN E-COMMERCE
Jum'at, 18 Januari 2019 | 14:26 WIB
PERLAKUAN PERPAJAKAN E-COMMERCE
Rabu, 05 Desember 2018 | 13:23 WIB
SUARA PENGUSAHA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI