APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Dian Kurniati | Jumat, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat total pembiayaan utang sampai dengan 31 Juli 2022 sudah mencapai Rp236,9 triliun, turun 49,5% dari realisasi periode yang sama tahun lalu senilai Rp468,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka pembiayaan utang turun karena APBN masih mengalami surplus. Hingga Juli 2022, APBN terpantau mengalami surplus hingga Rp106,1 triliun atau 0,57% dari PDB.

"Situasi pembiayaan APBN kita masih terjaga baik dan ini menunjukan perbaikan luar biasa. Ini indikator kesehatan APBN kita mulai diperbaiki," katanya, dikutip pada Jumat (12/8/2022).

Baca Juga:
DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Sri Mulyani mencatat pembiayaan utang neto sudah mencapai Rp223,9 triliun atau turun 54,1%. Angka tersebut juga baru 23,3% dari yang direncanakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 senilai Rp943,7 triliun.

Menurutnya, penurunan tersebut terjadi di antaranya karena membaiknya penerimaan negara seiring dengan upaya penyehatan APBN.

Selain itu, lanjut menkeu, penurunan proyeksi defisit menjadi 3,92% dari PDB dan penambahan penggunaan SAL menyebabkan target utang pemerintah secara tunai turun Rp221 triliun, yaitu dari Rp1.416 triliun menjadi Rp1.195 triliun.

Baca Juga:
DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Sri Mulyani menjelaskan penurunan pembiayaan utang menandakan kesehatan APBN yang makin pulih. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga masih berperan sebagai standby buyer SBN berdasarkan SKB I senilai Rp35,94 triliun, terdiri atas SUN Rp19,39 triliun dan SBSN Rp16,54 triliun.

Untuk pembelian SBN berdasarkan SKB III, lanjut menkeu, realisasinya mencapai Rp21,87 triliun, terutama untuk pembiayaan di bidang kesehatan.

"Ini satu hal yang menggambarkan Indonesia memiliki APBN yang bekerja luar biasa keras," ujarnya. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan