Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Apa Itu PTA D-8?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu PTA D-8?

ARUS perdagangan internasional yang makin besar tentu menjadi tantangan bagi Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berupaya memberikan dukungan atas kelancaran arus barang dalam perdagangan internasional.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (PTA D-8).

Beleid yang berlaku sejak 1 Januari 2022 ini ditujukan untuk mengatur pengenaan tarif preferensi atas barang impor yang berasal dari negara-negara anggota D-8. Lantas, apa yang dimaksud dengan PTA D-8 dan Tarif Preferensi PTA D-8?

Baca Juga: Apa Itu Audit Kepabeanan?

Definisi
KETENTUAN mengenai PTA D-8 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54/2011 (PP 54/2011). Sementara itu, ketentuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan PTA D-8 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2021 (PMK 203/2021).

Merujuk pada PP 54/2011, Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (PTA D-8) adalah persetujuan preferensi perdagangan antar negara-negara anggota developing eight (D-8). Persetujuan PTA D-8 ini telah ditandatangani sejak 13 Mei 2006 di Bali.

Berdasarkan PMK 203/2021, developing eight (D-8) adalah perhimpunan beberapa negara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Istanbul pada tanggal 15 Juni 1997. Negara D-8 ini terdiri atas Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Baca Juga: Ada Usulan Bahan Baku Manufaktur Bebas Bea, BKF: Mayoritas Sudah Nol

Merujuk laman Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, D-8 dibentuk oleh 8 negara berkembang anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisasi ini didirikan untuk mempererat kerja sama ekonomi yang salah satu areanya adalah perdagangan.

Kerja sama tersebut di antaranya memberikan tarif preferensi berdasarkan PTA D-8. Tarif preferensi PTA D-8 berarti tarif bea masuk berdasarkan PTA D-8 yang besarannya ditetapkan dalam PMK mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka PTA D-8.

Tarif preferensi ini besarannya bisa berbeda dengan tarif bea masuk umum (most favoured nation/MFN). Besaran tarif preferensi dapat ditelusuri dalam tabel PMK penetapan tarif atau dengan mengakses eservice.insw.go.id.

Baca Juga: Ketentuan Pengenaan Bea Masuk dan PDRI atas Barang Kiriman

Namun, untuk menikmati tarif preferensi PTA D-8, barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin) yang terdiri atas: kriteria asal barang (origin criteria); kriteria pengiriman (consignment criteria); dan ketentuan prosedural (procedural provisions).

Selain itu, terdapat 3 kewajiban yang harus dipenuhi importir agar dapat menggunakan tarif preferensi PTA D-8. Pertama, menyerahkan lembar asli SKA Form D-8.

Kedua, mencantumkan kode fasilitasi PTA D-8 pada pemberitahuan impor barang (PIB) secara benar. Ketiga, mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8 pada PIB secara benar. (rig)

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Topik : kamus kepabeanan, kamus, kepabeanan, PTA D-8, tarif preferensi, bea masuk

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 20 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Barang Kiriman?

Selasa, 19 Juli 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Rancang PMK Konsultan Kepabeanan, Kemenkeu Minta Masukan Publik

Selasa, 19 Juli 2022 | 09:35 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Berlaku 22 Juli, Bea Keluar pada Ekspor Barang Contoh Mineral Dihapus

Senin, 18 Juli 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Perorangan?

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini