Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Penyelenggara Kawasan Berikat dan PDKB?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Penyelenggara Kawasan Berikat dan PDKB?

PERDAGANGAN internasional mempunyai peran penting bagi suatu negara karena dapat menggerakan perekonomian. Pasalnya, perdagangan lintas batas ini membuka jalan bagi arus impor dan ekspor yang dapat mengembangkan industri atau memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Guna menunjang proses keluar-masuknya barang, pemerintah memberikan beragam fasilitas. Salah satunya berupa kawasan berikat. Kawasan berikat ini menawarkan berbagai insentif seperti penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Pemberian insentif di kawasan berikat tersebut sebenarnya bukan melekat pada objek pajak, melainkan pada subjek pajaknya, yaitu Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan PDKB.

Baca Juga: Apa Itu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)?

Lantas, apa itu Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan PDKB?

Definisi
KETENTUAN mengenai kawasan berikat tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018 (PMK 131/2018) tentang Kawasan Berikat. Peraturan tersebut selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.04/2021 (PMK 65/2021).

Secara ringkas, kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai (Pasal 1 angka 4 PMK 131/2018 s.t.d.d. PMK 65/2021).

Baca Juga: Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 131/2018 s.t.d.d. PMK 65/2021, di dalam kawasan berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan kawasan berikat oleh Penyelenggara Kawasan Berikat berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Penyelenggara kawasan berikat sendiri adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan kawasan berikat (Pasal 1 angka 5 PMK 131/2018 s.t.d.d. PMK 65/20211).

Dalam satu penyelenggaraan kawasan berikat dapat dilakukan satu atau lebih pengusahaan kawasan berikat. Pengusahaan kawasan berikat itu dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB).

Baca Juga: Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusahaan kawasan berikat.

Sementara itu, PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam kawasan berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.

Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB tersebut melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Adapun baik PKB maupun PDKB harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Baca Juga: Apa Itu Relawan Pajak?

Untuk dapat menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, perusahaan harus mendapatkan izin dengan mengajukan permohonan kepada menteri c.q. kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama dengan persyaratan tertentu.

Misalnya, salah satu syarat agar perusahaan dapat menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat adalah harus memiliki bukti kepemilikan/penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan kawasan berikat.

Simpulan
INTINYA, Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang memiliki izin, menguasai, mengelola dan menyediakan kawasan berikat. Selanjutnya, Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang menjadi penyelenggara kawasan berikat sekaligus melaksanakan usaha di kawasan berikat.

Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

Sementara itu, PDKB adalah badan hukum yang melaksanakan usaha di kawasan berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat. PDKB ini berstatus sebagai badan hukum yang berbeda dengan Penyelenggara Kawasan Berikat. (kaw)

Topik : kamus pajak, kamus kepabeanan, kamus, kawasan berikat, PDKB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 24 Juni 2021 | 03:15 WIB
Terimakasih Infonya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu BTKI?

Senin, 06 September 2021 | 16:30 WIB
KAMUS CUKAI

APA ITU MMEA?

Sabtu, 04 September 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Apa Saja Kewajiban Pengusaha Kawasan Berikat? Ini Penjelasan DJBC

Jum'at, 03 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Wajib Pajak OPPT?

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP