Berita
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Komunitas
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:16 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:49 WIB
INSTITUT STIAMI
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pencegahan?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Pencegahan?

PEMENUHAN kewajiban perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri. Kendati demikian, pemerintah tetap melaksanakan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pelayanan.

Hal tersebut ditujukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya, DJP akan melakukan tindakan tegas salah satunya melalui pencegahan.

Pencegahan itu juga merupakan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Namun, pencegahan ini harus dilakukan dengan sangat selektif karena menyangkut hak asasi manusia (HAM). Lantas, apa itu pencegahan?

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Definisi
WAJIB pajak yang tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah melewati jatuh tempo pelunasan akan dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita,”

Pencegahan merupakan salah satu bagian dari rangkaian tindakan penagihan pajak. Guna memahami makna dari pencegahan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak harus terlebih dahulu memahami pengertian pencegahan dalam ketentuan keimigrasian. Pasalnya, sesuai dengan Pasal 32 UU PPSP, pelaksanaan pencegahan dilakukan berdasarkan UU keimigrasian.

Baca Juga: Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?

Merujuk Pasal 1 angka 28 UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Orang dalam hal ini bukan hanya warga negara Indonesia tetapi juga bisa warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Pelaksanaan pencegahan tersebut harus dilakukan dengan alasan yang jelas karena bersinggungan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.

Di dalam hukum pajak pencegahan merupakan salah satu tindakan penagihan pajak yang dapat dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Merujuk Pasal 1 angka 20 UU PPSP jo. Pasal 1 angka 20 PMK 189/2020 pencegahan diartikan sebagai:

Baca Juga: Penunggak Pajak PBB-P2 Bakal Diekspos, Pemkot Lakukan Verifikasi

“Larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 29 UU PPSP menjelaskan jika pencegahan hanya yang dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pencegahan ini diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang maka pelaksanaan pencegahan diberikan syarat-syarat tertentu baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Baca Juga: Beda Formulir SPT 1770 S dan 1770 SS

Adapun syarat kuantitatif yaitu memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu. Sementara itu, syarat kualitatif dilaksanakan pencegahan yaitu diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Dengan demikian, pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati.

Terdapat dua kriteria penanggung pajak yang diragukan iktikad baiknya sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) PMK 189/2020. Pertama, tidak melunasi utang pajak sekaligus maupun angsuran walaupun telah diberitahukan surat paksa.

Kedua, menyembunyikan atau memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan membubarkan badan, setelah timbulnya utang pajak. Kriteria penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya tersebut bisa bersifat kumulatif atau hanya memenuhi salah satunya.

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1721-VI dan 1721-VII?

Merujuk Pasal 30 ayat (1) UU PPSP pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh menteri keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-09/PJ/2020, usulan pencegahan tersebut harus di dahului dengan pelaksanaan gelar perkara. Gelar perkara itu dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa suatu utang pajak valid.

Selain itu, gelar perkara tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan jika penanggung pajak yang diusulkan pencegahan adalah pihak yang menurut kewajaran dan kepatutan harus diminta pertanggungjawaban atas pembayaran utang pajak.

Baca Juga: Memahami Definisi dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dalam pelaksanaan penagihan pajak dapat disimak dalam UU Keimigrasian, UU PPSP, PMK 189/2020, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 03/PJ.04/2009, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-09/PJ/2020.

Simpulan
INTINYA pencegahan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Simak Kamus “Siapa itu Penanggung Pajak

Pencegahan merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan pajak. Namun, pelaksanaan pencegahan tidak boleh sewenang-wenang dan hanya penanggung pajak yang memenuhi syarat kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diusulkan untuk dicegah. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1721-A1 dan 1721-A2?

Topik : pencegahan, definisi, penagihan pajak, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:15 WIB
SERBIA
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PADANG
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021