BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SELONG, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Minyak dan Gas Bumi bekerja sama dengan KPP Pratama Praya melaksanakan penyitaan aset berupa sebidang tanah milik penunggak pajak yang terletak di Kabupaten Lombok Timur pada 1 November 2024.
KPP Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjelaskan kegiatan penyitaan aset merupakan upaya kantor pajak dalam mengamankan penerimaan negara, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh.
“Penyitaan dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita,” jelas KPP Migas dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (28/11/2024).
Proses penyitaan dihadiri oleh berbagai pihak terkait antara lain Ahmad Nursandi selaku kepala Desa Ekas Buana dan Wirkaswandi selaku kepala Dusun Sungkun. Hadir pula juru sita pajak negara dari KPP Pratama Praya Herlambang Redian Setyantoro.
Dari KPP Migas, hadir pula beberapa perwakilan antara lain Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Penagihan (P3) Eko Hartono. Kemudian, Yudi Hendratmo selaku JSPN yang melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan.
Setelah penyitaan aset dilakukan, pemerintah melakukan pencatatan resmi di Buku Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Lombok Timur. Pencatatan ini mengubah status kepemilikan aset menjadi barang sita dan menegaskan bahwa tanah tersebut kini berada di bawah pengawasan hukum pajak.
Penyitaan ini juga telah resmi dicatat dalam sertifikat tanah dan menandakan aset tersebut siap untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Selanjutnya, tim fungsional penilai dari KPP Migas akan melakukan penilaian secara objektif dengan mempertimbangkan nilai pasar dan potensi aset tersebut. Penilaian ini penting untuk memastikan aset disita dengan harga yang sesuai.
Setelah itu, KPP Migas akan mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram. Pada tahap ini, KPKNL akan menentukan jadwal serta tempat pelaksanaan lelang, yang akan diumumkan secara resmi kepada publik.
Lelang tersebut bertujuan untuk menggantikan kewajiban pajak yang masih tertunggak dengan hasil dari pelepasan aset melalui mekanisme lelang. Hasil lelang ini diharapkan menutup tunggakan pajak dan memberikan sanksi yang jelas kepada penunggak pajak.
KPP Migas berharap kegiatan penagihan aktif ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar di kalangan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. (rig)
