Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Apa Itu Pajak Tangguhan?

A+
A-
14
A+
A-
14
Apa Itu Pajak Tangguhan?

AKUNTANSI pajak dan akuntansi keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Namun, terdapat perbedaan dasar pengenaan penghasilan dan biaya antara keperluan penghitungan pajak dan komersial.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beda tetap dan beda waktu atau sementara/temporer. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

Sementara itu, beda waktu atau sementara merupakan perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut pajak atau pun sebaliknya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Perbedaan waktu atau sementara di antaranya berasal dari perbedaan penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Adapun perbedaan waktu atau sementara itu dapat menimbulkan pajak tangguhan atau deferred tax. Lantas, apa itu pajak tangguhan?

Definisi
PAJAK tangguhan adalah akun akuntansi yang mencerminkan akumulasi pajak yang timbul akibat adanya perbedaan antara metode penghitungan laba untuk tujuan pajak dan akuntansi. Pajak tangguhan pada dasarnya timbul karena adanya beda waktu atau perbedaan sementara/temporer antara praktik akuntansi dengan ketentuan perpajakan (Glabush, 2015).

Menurut Glabush, pajak tangguhan dapat dilaporkan sebagai aset (deferred tax asset) atau kewajiban (deferred tax liabilities). Hal ini tergantung pada apakah pajak tangguhan tersebut timbul akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (deductible temporary differences) atau yang kena pajak (taxable temporary differences) (Glabush, 2015).

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Deferred tax assets adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai aturan perpajakan.

Deferred tax assets ini timbul jika nilai tercatat aktiva sekarang yang diakui oleh perusahaan (secara akuntansi) lebih kecil daripada nilai yang diakui pajak.

Sementara itu, deferred tax liabilities adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Deferred tax liabilities timbul jika nilai tercatat aktiva yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada nilai yang diakui pajak.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan fakta adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar.

Jika ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka harus diakui sebagai aset. Sebaliknya, apabila ada kemungkinan pembayaran pajak lebih besar maka harus diakui sebagai kewajiban (Timuriana dan Muhammad, 2015). (rig)

Baca Juga: Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, pajak tangguhan, standar akuntansi, kepentingan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini