Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Apa Itu Pajak Tangguhan?

A+
A-
14
A+
A-
14
Apa Itu Pajak Tangguhan?

AKUNTANSI pajak dan akuntansi keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Namun, terdapat perbedaan dasar pengenaan penghasilan dan biaya antara keperluan penghitungan pajak dan komersial.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beda tetap dan beda waktu atau sementara/temporer. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

Sementara itu, beda waktu atau sementara merupakan perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut pajak atau pun sebaliknya.

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Perbedaan waktu atau sementara di antaranya berasal dari perbedaan penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Adapun perbedaan waktu atau sementara itu dapat menimbulkan pajak tangguhan atau deferred tax. Lantas, apa itu pajak tangguhan?

Definisi
PAJAK tangguhan adalah akun akuntansi yang mencerminkan akumulasi pajak yang timbul akibat adanya perbedaan antara metode penghitungan laba untuk tujuan pajak dan akuntansi. Pajak tangguhan pada dasarnya timbul karena adanya beda waktu atau perbedaan sementara/temporer antara praktik akuntansi dengan ketentuan perpajakan (Glabush, 2015).

Menurut Glabush, pajak tangguhan dapat dilaporkan sebagai aset (deferred tax asset) atau kewajiban (deferred tax liabilities). Hal ini tergantung pada apakah pajak tangguhan tersebut timbul akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (deductible temporary differences) atau yang kena pajak (taxable temporary differences) (Glabush, 2015).

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Deferred tax assets adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai aturan perpajakan.

Deferred tax assets ini timbul jika nilai tercatat aktiva sekarang yang diakui oleh perusahaan (secara akuntansi) lebih kecil daripada nilai yang diakui pajak.

Sementara itu, deferred tax liabilities adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Deferred tax liabilities timbul jika nilai tercatat aktiva yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada nilai yang diakui pajak.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan fakta adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar.

Jika ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka harus diakui sebagai aset. Sebaliknya, apabila ada kemungkinan pembayaran pajak lebih besar maka harus diakui sebagai kewajiban (Timuriana dan Muhammad, 2015). (rig)

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, pajak tangguhan, standar akuntansi, kepentingan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP