Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Nota Hasil Intelijen dalam Kepabeanan dan Cukai?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Nota Hasil Intelijen dalam Kepabeanan dan Cukai?

DITJEN Bea dan Cukai (DJBC) berupaya menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Wujud dari upaya tersebut salah satunya berupa peningkatan fungsi intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.

Peningkatan fungsi intelijen dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan intelijen yang pada akhirnya menghasilkan nota hasil intelijen. Lantas, apa itu nota hasil intelijen (NHI) dalam ranah kepabeanan dan cukai?

Definisi
DEFINISI NHI tercantum dalam beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Dirjen Bea Cukai No.P-29/BC/2007. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 beleid ini, NHI adalah produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Kegiatan intelijen merupakan serangkaian kegiatan di dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan tugas intelijen, pengumpulan, penilaian, penyusunan, pembandingan, analisis, penyebaran, dan pengkajian ulang data.

Data yang dikumpulkan hingga dikaji tersebut berdasarkan pada informasi yang berasal dari database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

NHI diterbitkan pejabat yang berwenang berdasarkan Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI). Merujuk Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-29/BC/2007 terdapat 5 pejabat yang berwenang menerbitkan NHI.

Baca Juga: Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Pertama, Kepala Subdirektorat Intelijen. Kedua, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. Ketiga, Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi. Keempat, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. Kelima, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B.

Sebelum NHI dapat diterbitkan, pejabat yang bertugas melakukan analisis akan menganalisis informasi yang telah diperoleh dari pangkalan data intelijen (PDI) atau informasi lainnya. PDI adalah pangkalan data yang berisi informasi bermanfaat untuk pengawasan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Data tersebut antara lain terkait dengan informasi mengenai importir/eksportir, pengusaha barang kena cukai, harga, komoditi, negara asal, fasilitas, sarana pengangkut, perusahaan pelayaran/penerbangan/angkutan darat/kereta api, pelabuhan muat/tujuan, dan indikator risiko lainnya.

Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal dengan Bus, Jaringan Diusut

Selanjutnya, apabila berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat indikasi adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai, pejabat yang bertugas melakukan analisis menuangkan hasil analisisnya ke dalam LKAI.

LKAI itu kemudian diteliti atasan pejabat yang bertugas melakukan analisis. Jika terdapat hal yang perlu diperbaiki, atasan pejabat analisis akan mengembalikan LKAI. Apabila LKAI disetujui maka atasan pejabat analisis akan meneruskannya ke pejabat penerbit NHI.

Berdasarkan LKAI yang telah disetujui tersebut, pejabat yang berwenang akan menerbitkan NHI. NHI ini kemudian didistribusikan kepada pejabat tertentu untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas NHI itu di antaranya berupa penindakan atas barang, sarana pengangkut, orang, dan/atau bangunan.

Baca Juga: Tak Lunasi Utang Pajak Rp3,4 Miliar, Truk & Mobil Milik WP Disita KPP

Penindakan adalah tindakan penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Setelah melakukan penindakan, Pejabat yang ditunjuk melakukan penindakan wajib membuat laporan hasil penindakan. Sementara itu, pejabat penerima NHI wajib melaporkan pelaksanaan NHI kepada pejabat penerbit NHI.

Laporan NHI (LPNHI) akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan analisis terhadap NHI yang telah diterbitkan. LPNHI juga digunakan sebagai dasar pemutakhiran PDI dan atau analisis pascapenindakan (post seizure analysis).

Baca Juga: Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Selanjutnya, pejabat yang berwenang menerbitkan NHI wajib melaporkan pelaksanaan NHI kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan NHI. Adapun NHI dan LKAI bersifat rahasia.

Guna kecepatan dan kerahasiaan dalam distribusi NHI, Peraturan Dirjen Bea Cukai No.P-29/BC/2007 memperkenankan penyampaian NHI lebih awal melalui faksimili, radiogram, telepon, atau email, sebelum dikirimkan melalui sistem pertukaran data atau manual. (rig)

Baca Juga: Apa Itu Surat Uraian Banding?
Topik : kamus bea cukai, kamus, bea cukai, kepabeanan, cukai, pengawasan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Waspada! LNSW Pastikan Tak Pernah Terbitkan Dokumen Excel BTKI 2022

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus