Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Fringe Benefit Tax?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu Fringe Benefit Tax?

SELAIN remunerasi dalam bentuk kas atau tunai (benefit in cash), pengusaha sering kali juga memberikan fringe benefit kepada karyawannya. Secara konsep, OECD mendefinisikan fringe benefit sebagai bentuk tunjangan yang melengkapi atau di luar upah atau gaji normal.

Selain itu, fringe benefit juga diartikan sebagai segala bentuk kompensasi nontunai yang secara sukarela diberikan pemberi kerja pada karyawannya (Turner, 1999). Pengusaha biasanya memberikan fringe benefit kepada seluruh karyawan atau pada karyawan dengan jabatan tertentu.

Fringe benefit itu dapat diberikan dalam bentuk tunjangan uang misalnya bonus liburan dan tunjangan perjalanan, atau dalam bentuk natura (benefit in kind) seperti akomodasi gratis, fasilitas kendaraan, pinjaman berbunga rendah, dan lain-lain (IBFD, 2015).

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Terkait dengan pemberian fringe benefit tersebut, beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, India, Inggris, Filipina, dan Fiji mengenakan fringe benefit tax. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan fringe benefit dan fringe benefit tax?

Definisi
DEFINISI dan penerapan fringe benefit tax (FBT) bervariasi di setiap negara. Cakupannya sendiri memiliki arti yang luas dalam konteks pengenaan pajaknya (Kumar dan Nagaruju, 2006).

Namun demikian, tidak semua pemberian natura dikenakan FBT. Umumnya terdapat fringe benefit tertentuyang dikecualikan dari pengenaan FBT. Berikut definisi umum dari FBT dan fringe benefit pada beberapa negara yang menerapkan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

Otoritas Pajak Australia (ATO) mendefinisikan FBT sebagai pajak yang dibayar pemberi kerja atas manfaat tertentu yang mereka berikan kepada karyawan atau keluarga karyawan atau rekanan lainnya.

FBT berlaku bahkan jika manfaat tersebut disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan pemberi kerja. FBT ini dikenakan secara terpisah dari pajak penghasilan dan dihitung berdasarkan nilai kena pajak dari fringe benefit yang diberikan.

Fringe benefit didefinisikan sebagai 'pembayaran' kepada karyawan, tetapi dalam bentuk yang berbeda dengan gaji atau upah. Contoh fringe benefit yang dikenakan FBT di antaranya penggunaan mobil kantor untuk keperluan pribadi.

Baca Juga: Apa Itu Laporan Keuangan Berbasis XBRL?

Kemudian pemberian diskon atas pinjaman, dan pemberian tiket konser gratis. Sementara itu, fringe benefit yang tidak dikenakan FBT, misalnya pemberian skema saham karyawan.

Sementara itu, Otoritas Pajak Selandia Baru (Inland Revenue Department/IRD) mendefinisikan FBT sebagai pajak atas manfaat yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya. FBT ini berlaku di antaranya atas pemberian subsidi keanggotaan gym dan diskon barang/jasa untuk karyawan.

Akan tetapi, FBT tidak berlaku terhadap hal-hal yang sudah dikenakan pajak pada karyawan, seperti atas gaji dan upah atau bonus berupa uang tunai.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Jendela?

Selaras dengan itu, Otoritas Pajak Fiji (The Fiji Revenue and Customs Authority/FRCA) mendefinisikan FBT sebagai pajak yang dikenakan pada pemberi kerja atas fringe benefit (tunjangan nontunai) kena pajak.

Terdapat 9 kategori fringe benefit yang dikenakan FBT di Fiji. Beberapa di antaranya termasuk fasilitas kendaraan, fasilitas hunian, keringanan utang, makanan, dan tunjangan untuk keperluan rumah tangga seperti telepon dan air.

Sedangkan, fringe benefit yang tidak dikenakan pajak di antaranya adalah makanan/minuman yang disediakan di kantin, kafetaria atau ruang makan yang dioperasikan oleh/atas nama pemberi kerja semata-mata untuk kepentingan karyawan.

Baca Juga: Apa Itu Business Purpose Test dalam Ketentuan Antipenghindaran Pajak?

Namun, makanan tersebut harus tersedia untuk semua karyawan dengan persyaratan yang sama. Selain itu, penyediaan akomodasi atau perumahan untuk karyawan nonmanajerial di daerah terpencil dengan persyaratan tertentu juga tidak dikenakan FBT.

Selanjutnya, di Filipina FBT didefinisikan sebagai pajak final atas fringe benefit yang diberikan kepada karyawan tingkat manajerial dan pengawasan yang harus dipotong pemberi kerja.

Fringe benefit sendiri merupakan setiap barang, jasa, atau manfaat lain yang diberikan pemberi kerja, dalam bentuk tunai atau barang, selain gaji pokok.

Baca Juga: Apa Itu Repatriasi Harta dalam Konteks Perpajakan ?

Sementara itu, FBT di Inggris secara garis besar diartikan sebagai pajak yang harus dibayar karyawan atas manfaat yang diberikan perusahaan seperti mobil, akomodasi, dan pinjaman Jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung pada jenis manfaat yang diperoleh

Simpulan
INTINYA fringe benefit tax (FBT) merupakan pajak yang dikenakan atas fringe benefit. Secara ringkas, fringe benefit adalah tunjangan di luar upah atau gaji normal atau segala bentuk kompensasi non-tunai (natura).

Penerapan FBT pada setiap negara beragam. Ada negara yang membebankan FBT pada pemberi kerja, tetapi ada pula yang membebankannya pada karyawan.

Baca Juga: Apa Itu Advance Ruling dan Bagaimana Manfaatnya Bagi Wajib Pajak?

Cakupan fringe benefit yang dikenakan pajak pun beragam dan berbeda antar satu negara dengan negara lain sesuai dengan konteks dan pertimbangan masing-masing. (Bsi)

Topik : Fringe Benefit Tax, definisi, kamus pajak penghasilan, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 Maret 2022 | 13:45 WIB
KAMUS PAJAK

Mudahkan Wajib Pajak, Apa Itu Pre-Populated Tax Return?

Senin, 14 Maret 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan?

Senin, 07 Maret 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Penelitian Kepatuhan Formal Wajib Pajak?

Jum'at, 04 Maret 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Penilaian Massal PBB-P2?

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022