Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Fringe Benefit Tax?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Fringe Benefit Tax?

SELAIN remunerasi dalam bentuk kas atau tunai (benefit in cash), pengusaha sering kali juga memberikan fringe benefit kepada karyawannya. Secara konsep, OECD mendefinisikan fringe benefit sebagai bentuk tunjangan yang melengkapi atau di luar upah atau gaji normal.

Selain itu, fringe benefit juga diartikan sebagai segala bentuk kompensasi nontunai yang secara sukarela diberikan pemberi kerja pada karyawannya (Turner, 1999). Pengusaha biasanya memberikan fringe benefit kepada seluruh karyawan atau pada karyawan dengan jabatan tertentu.

Fringe benefit itu dapat diberikan dalam bentuk tunjangan uang misalnya bonus liburan dan tunjangan perjalanan, atau dalam bentuk natura (benefit in kind) seperti akomodasi gratis, fasilitas kendaraan, pinjaman berbunga rendah, dan lain-lain (IBFD, 2015).

Baca Juga: Apa Itu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)?

Terkait dengan pemberian fringe benefit tersebut, beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, India, Inggris, Filipina, dan Fiji mengenakan fringe benefit tax. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan fringe benefit dan fringe benefit tax?

Definisi
DEFINISI dan penerapan fringe benefit tax (FBT) bervariasi di setiap negara. Cakupannya sendiri memiliki arti yang luas dalam konteks pengenaan pajaknya (Kumar dan Nagaruju, 2006).

Namun demikian, tidak semua pemberian natura dikenakan FBT. Umumnya terdapat fringe benefit tertentuyang dikecualikan dari pengenaan FBT. Berikut definisi umum dari FBT dan fringe benefit pada beberapa negara yang menerapkan.

Baca Juga: Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Otoritas Pajak Australia (ATO) mendefinisikan FBT sebagai pajak yang dibayar pemberi kerja atas manfaat tertentu yang mereka berikan kepada karyawan atau keluarga karyawan atau rekanan lainnya.

FBT berlaku bahkan jika manfaat tersebut disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan pemberi kerja. FBT ini dikenakan secara terpisah dari pajak penghasilan dan dihitung berdasarkan nilai kena pajak dari fringe benefit yang diberikan.

Fringe benefit didefinisikan sebagai 'pembayaran' kepada karyawan, tetapi dalam bentuk yang berbeda dengan gaji atau upah. Contoh fringe benefit yang dikenakan FBT di antaranya penggunaan mobil kantor untuk keperluan pribadi.

Baca Juga: Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Kemudian pemberian diskon atas pinjaman, dan pemberian tiket konser gratis. Sementara itu, fringe benefit yang tidak dikenakan FBT, misalnya pemberian skema saham karyawan.

Sementara itu, Otoritas Pajak Selandia Baru (Inland Revenue Department/IRD) mendefinisikan FBT sebagai pajak atas manfaat yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya. FBT ini berlaku di antaranya atas pemberian subsidi keanggotaan gym dan diskon barang/jasa untuk karyawan.

Akan tetapi, FBT tidak berlaku terhadap hal-hal yang sudah dikenakan pajak pada karyawan, seperti atas gaji dan upah atau bonus berupa uang tunai.

Baca Juga: Apa Itu Relawan Pajak?

Selaras dengan itu, Otoritas Pajak Fiji (The Fiji Revenue and Customs Authority/FRCA) mendefinisikan FBT sebagai pajak yang dikenakan pada pemberi kerja atas fringe benefit (tunjangan nontunai) kena pajak.

Terdapat 9 kategori fringe benefit yang dikenakan FBT di Fiji. Beberapa di antaranya termasuk fasilitas kendaraan, fasilitas hunian, keringanan utang, makanan, dan tunjangan untuk keperluan rumah tangga seperti telepon dan air.

Sedangkan, fringe benefit yang tidak dikenakan pajak di antaranya adalah makanan/minuman yang disediakan di kantin, kafetaria atau ruang makan yang dioperasikan oleh/atas nama pemberi kerja semata-mata untuk kepentingan karyawan.

Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

Namun, makanan tersebut harus tersedia untuk semua karyawan dengan persyaratan yang sama. Selain itu, penyediaan akomodasi atau perumahan untuk karyawan nonmanajerial di daerah terpencil dengan persyaratan tertentu juga tidak dikenakan FBT.

Selanjutnya, di Filipina FBT didefinisikan sebagai pajak final atas fringe benefit yang diberikan kepada karyawan tingkat manajerial dan pengawasan yang harus dipotong pemberi kerja.

Fringe benefit sendiri merupakan setiap barang, jasa, atau manfaat lain yang diberikan pemberi kerja, dalam bentuk tunai atau barang, selain gaji pokok.

Baca Juga: Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

Sementara itu, FBT di Inggris secara garis besar diartikan sebagai pajak yang harus dibayar karyawan atas manfaat yang diberikan perusahaan seperti mobil, akomodasi, dan pinjaman Jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung pada jenis manfaat yang diperoleh

Simpulan
INTINYA fringe benefit tax (FBT) merupakan pajak yang dikenakan atas fringe benefit. Secara ringkas, fringe benefit adalah tunjangan di luar upah atau gaji normal atau segala bentuk kompensasi non-tunai (natura).

Penerapan FBT pada setiap negara beragam. Ada negara yang membebankan FBT pada pemberi kerja, tetapi ada pula yang membebankannya pada karyawan.

Baca Juga: Siapa Itu Distributor e-Meterai?

Cakupan fringe benefit yang dikenakan pajak pun beragam dan berbeda antar satu negara dengan negara lain sesuai dengan konteks dan pertimbangan masing-masing. (Bsi)

Topik : Fringe Benefit Tax, definisi, kamus pajak penghasilan, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Free Rider Dalam Ranah Pajak?

Senin, 23 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Aplikasi Ability To Pay (ATP)?

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Aplikasi SmartWeb?

Senin, 16 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Dokumen yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak?

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri