Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Fringe Benefit Tax?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Fringe Benefit Tax?

SELAIN remunerasi dalam bentuk kas atau tunai (benefit in cash), pengusaha sering kali juga memberikan fringe benefit kepada karyawannya. Secara konsep, OECD mendefinisikan fringe benefit sebagai bentuk tunjangan yang melengkapi atau di luar upah atau gaji normal.

Selain itu, fringe benefit juga diartikan sebagai segala bentuk kompensasi nontunai yang secara sukarela diberikan pemberi kerja pada karyawannya (Turner, 1999). Pengusaha biasanya memberikan fringe benefit kepada seluruh karyawan atau pada karyawan dengan jabatan tertentu.

Fringe benefit itu dapat diberikan dalam bentuk tunjangan uang misalnya bonus liburan dan tunjangan perjalanan, atau dalam bentuk natura (benefit in kind) seperti akomodasi gratis, fasilitas kendaraan, pinjaman berbunga rendah, dan lain-lain (IBFD, 2015).

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Terkait dengan pemberian fringe benefit tersebut, beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, India, Inggris, Filipina, dan Fiji mengenakan fringe benefit tax. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan fringe benefit dan fringe benefit tax?

Definisi
DEFINISI dan penerapan fringe benefit tax (FBT) bervariasi di setiap negara. Cakupannya sendiri memiliki arti yang luas dalam konteks pengenaan pajaknya (Kumar dan Nagaruju, 2006).

Namun demikian, tidak semua pemberian natura dikenakan FBT. Umumnya terdapat fringe benefit tertentuyang dikecualikan dari pengenaan FBT. Berikut definisi umum dari FBT dan fringe benefit pada beberapa negara yang menerapkan.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Otoritas Pajak Australia (ATO) mendefinisikan FBT sebagai pajak yang dibayar pemberi kerja atas manfaat tertentu yang mereka berikan kepada karyawan atau keluarga karyawan atau rekanan lainnya.

FBT berlaku bahkan jika manfaat tersebut disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan pemberi kerja. FBT ini dikenakan secara terpisah dari pajak penghasilan dan dihitung berdasarkan nilai kena pajak dari fringe benefit yang diberikan.

Fringe benefit didefinisikan sebagai 'pembayaran' kepada karyawan, tetapi dalam bentuk yang berbeda dengan gaji atau upah. Contoh fringe benefit yang dikenakan FBT di antaranya penggunaan mobil kantor untuk keperluan pribadi.

Baca Juga: Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

Kemudian pemberian diskon atas pinjaman, dan pemberian tiket konser gratis. Sementara itu, fringe benefit yang tidak dikenakan FBT, misalnya pemberian skema saham karyawan.

Sementara itu, Otoritas Pajak Selandia Baru (Inland Revenue Department/IRD) mendefinisikan FBT sebagai pajak atas manfaat yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya. FBT ini berlaku di antaranya atas pemberian subsidi keanggotaan gym dan diskon barang/jasa untuk karyawan.

Akan tetapi, FBT tidak berlaku terhadap hal-hal yang sudah dikenakan pajak pada karyawan, seperti atas gaji dan upah atau bonus berupa uang tunai.

Baca Juga: Apa Itu Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut?

Selaras dengan itu, Otoritas Pajak Fiji (The Fiji Revenue and Customs Authority/FRCA) mendefinisikan FBT sebagai pajak yang dikenakan pada pemberi kerja atas fringe benefit (tunjangan nontunai) kena pajak.

Terdapat 9 kategori fringe benefit yang dikenakan FBT di Fiji. Beberapa di antaranya termasuk fasilitas kendaraan, fasilitas hunian, keringanan utang, makanan, dan tunjangan untuk keperluan rumah tangga seperti telepon dan air.

Sedangkan, fringe benefit yang tidak dikenakan pajak di antaranya adalah makanan/minuman yang disediakan di kantin, kafetaria atau ruang makan yang dioperasikan oleh/atas nama pemberi kerja semata-mata untuk kepentingan karyawan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Air Tanah?

Namun, makanan tersebut harus tersedia untuk semua karyawan dengan persyaratan yang sama. Selain itu, penyediaan akomodasi atau perumahan untuk karyawan nonmanajerial di daerah terpencil dengan persyaratan tertentu juga tidak dikenakan FBT.

Selanjutnya, di Filipina FBT didefinisikan sebagai pajak final atas fringe benefit yang diberikan kepada karyawan tingkat manajerial dan pengawasan yang harus dipotong pemberi kerja.

Fringe benefit sendiri merupakan setiap barang, jasa, atau manfaat lain yang diberikan pemberi kerja, dalam bentuk tunai atau barang, selain gaji pokok.

Baca Juga: Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

Sementara itu, FBT di Inggris secara garis besar diartikan sebagai pajak yang harus dibayar karyawan atas manfaat yang diberikan perusahaan seperti mobil, akomodasi, dan pinjaman Jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung pada jenis manfaat yang diperoleh

Simpulan
INTINYA fringe benefit tax (FBT) merupakan pajak yang dikenakan atas fringe benefit. Secara ringkas, fringe benefit adalah tunjangan di luar upah atau gaji normal atau segala bentuk kompensasi non-tunai (natura).

Penerapan FBT pada setiap negara beragam. Ada negara yang membebankan FBT pada pemberi kerja, tetapi ada pula yang membebankannya pada karyawan.

Baca Juga: Apa Itu NOP PBB?

Cakupan fringe benefit yang dikenakan pajak pun beragam dan berbeda antar satu negara dengan negara lain sesuai dengan konteks dan pertimbangan masing-masing. (Bsi)

Topik : Fringe Benefit Tax, definisi, kamus pajak penghasilan, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 04 Juni 2021 | 18:15 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu Supertax Deduction?

Rabu, 02 Juni 2021 | 18:28 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Dana Perimbangan?

Senin, 31 Mei 2021 | 18:44 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu Ability to Pay?

Jum'at, 28 Mei 2021 | 16:10 WIB
KAMUS KEBIJAKAN

Apa Itu KEM PPKF?

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak