Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Earmarking Tax?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Earmarking Tax?

DALAM teori kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran bagi pemerintah merupakan hal yang penting. Satu langkah untuk dapat mencapai efisiensi anggaran pemerintah adalah melalui earmarking (Badan Kebijakan Fiskal, 2013)

Earmarking atau earmarked merupakan salah satu pendekatan pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja. Istilah earmarking juga kerap dikaitkan dalam konteks perpajakan, sehingga kemudian muncul istilah earmarked tax (Agustianto et all, 2019).

Penerapan earmarked tax salah satunya tercermin pada beberapa pajak daerah. Hal ini tidak terlepas dari desentralisasi fiskal yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pengeluarannya. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan earmarked tax?

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Definisi Universal
MERUJUK IBFD International Tax Glossary (2015) earmarked tax atau appropriated tax atau hypothecated tax digunakan dalam konteks keuangan publik untuk mengacu pada peningkatan pendapatan dari sumber tertentu dan mendedikasikannya untuk pengeluaran publik tertentu.

Hypothecated tax diartikan sebagai pajak yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, pajak atas gaji yang digunakan untuk membiayai asuransi sosial dan pendapatan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pemeliharaan jalan dan berbagai bentuk kebijakan antipolusi seperti pajak energi.

Selaras dengan itu, Cambridge Dictionary mendefinisikan hypothecated tax sebagai uang yang dikumpulkan dari pajak tertentu, yang hanya dapat digunakan untuk satu tujuan tertentu. Misalnya, pajak judi sering kali digunakan untuk mendanai pendidikan atau pembangunan ekonomi.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Sementara itu, Tax Foundation (1965) mendefinisikan earmarking tax sebagai alat yang menghubungkan pendapatan dari pajak tertentu dengan pembiayaan fungsi pemerintahan tertentu.

Earmarking juga dapat didefinisikan sebagai praktik menunjuk atau mendedikasikan pendapatan tertentu untuk pembiayaan layanan publik tertentu (Margolis, 1957).

Secara lebih luas, Clague and Gordon (1939) mengartikan earmarking tax sebagai beberapa pajak yang sengaja dipisahkan dari pendapatan secara keseluruhan dan hanya bisa digunakan untuk program-program khusus pemerintah dan digunakan sepenuhnya untuk program tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

Sebagai pajak yang penerimaannya telah didesain khusus earmarking tax terbagi menjadi dua tipe (Michael, 2008). Pertama, full earmarking tax yang berarti earmarking tax di desain sebagai satu-satunya sumber pembiayaan bagi program tersebut.

Kedua, partial earmarking tax yang berarti earmarking tax didesain bukan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan, tetapi ada sumber lain. Intinya, pajak ini mengacu pada pengaturan anggaran dari pajak tertentu yang dialokasikan untuk pengeluaran fiskal tertentu (Hsiung, 2015).

Definisi Domestik
KENDATI mengatur kebijakan yang mencerminkan earmarking tax, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) tidak menyebut istilah earmarking.

Baca Juga: Apa Itu Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih?

Namun, dalam konteks domestik, istilah earmarking tax dapat disepadankan dengan pengalokasian dana pajak atau alokasi pajak. Adapun terdapat 3 jenis pajak daerah yang mengamanatkan earmarking tax.

Pertama, merujuk pada Pasal 8 ayat (5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Kedua, sesuai dengan Pasal 31, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Baca Juga: Apa Itu Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)?

Ketiga, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Simpulan
Earmarking tax atau pengalokasian dana pajak adalah pengalokasian seluruh atau sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai pengeluaran publik atau tujuan tertentu. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Master File Wajib Pajak?
Topik : Earmarking Tax, definisi, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak?

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) Wajib Pajak?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak