Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu E-Billing

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu E-Billing

SEBAGAI pihak yang diberikan mandat untuk menghimpun penerimaan negara melalui pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk melakukan transfromasi yang selaras dengan dinamika perekonomian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang sederhana menjadi salah satu wujud transformasi itu. Pasalnya, administrasi pajak yang sederhana dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh sekaligus mengurangi biaya pemungutan dan kepatuhan.

Salah satu cara merealisasikan administrasi pajak yang sederhana adalah dengan memanfaatkan teknologi. Karena itu, DJP mengambil langkah tepat dengan melakukan transformasi digital, salah satunya dengan meluncurkan e-billing. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-billing?

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1770-Y , 1771-Y, dan 1771-$Y?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 ayat (3) Perdirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem billing DJP adalah sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Adapun yang dimaksud dengan kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Berdasarkan Pasal 4 Perdirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, wajib pajak dapat memperoleh kode billing melalui dua cara.

Pertama, layanan mandiri. Kedua, penerbitan secara jabatan oleh DJP dalam hal terbit surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB), STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan pajak kurang bayar.

Baca Juga: Apa Itu Global Minimum Tax?

Lebih lanjut, pembuatan kode billing melalui layanan mandiri dapat dilakukan dengan mengakses aplikasi billing DJP atau melalui layanan, penerbitan kode billing yang disediakan oleh perusahaan application service provider (ASP) dan perusahaan telekomunikasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Perdirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 aplikasi billing DJP adalah bagian dari sistem billing DJP. Aplikasi billing DJP merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk menerbitkan kode billing dan dapat diakses melalui jaringan Internet atau intranet.

Sebelumnya, aplikasi billing DJP dapat diakses melalui sse.pajak.go.id. Namun, mulai 1 Januari 2020 layanan mandiri pembuatan kode billing melalui aplikasi billing DJP akan dilayani pada menu e-billing DJP Online.

Baca Juga: Apa Itu Depresiasi Aset Tetap?

E-billing juga merupakan bagian dari pembaruan modul penerimaan negara generasi kedua (MPN-G2). MPN-G2 dikembangkan guna mendukung pelaksanaan cash management yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara real time dengan memanfaatkan teknologi

Berbeda dengan MPN sebelumnya, MPN-G2 melayani seluruh transaksi penerimaan negara antara lain pajak, bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, adanya MPN-G2 membuat pembayaran dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun dengan menggunakan e-billing.

Manfaat E-Billing
Terdapat 5 manfaat yang dapat diperoleh dari e-billing. Pertama, mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data untuk pembayaran dan penyetoran negara. E-billing dianggap memudahkan karena penyetor tidak perlu lagi mengisi formulir surat setoran pajak secara manual.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Imbalan?

Kedua, meminimalisiasi kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran. Ketiga, memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran atau penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.

Keempat, memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk memonitor status atau realisasi pembayaran. Kelima, memberikan keleluasaan kepada wajib pajak atau wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Bea Keluar?
Topik : e-billing, defisi e-billing, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Maret 2021 | 17:09 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 22 Februari 2021 | 18:18 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 18:14 WIB
CUKAI (10)
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 22 April 2021 | 17:37 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL