Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Akhirnya.. Negara Ini Siap Implementasikan Pajak Barang Mewah

0
0

ABUJA, DDTCNews – Pemerintah Federal Nigeria mengumumkan akan segera menerapkan pungutan pajak yang lebih tinggi atas barang-barang mewah. Aturan tersebut telah ditandatangani untuk menghadapi proses hukum lebih lanjut.

Menteri Keuangan Nigeria Kemi Adeosun berpendapat bahwa orang-orang kaya (High Net Worth Individual/HNWI) harus menanggung sebagian besar beban pajak. Oleh karena itu, pada Agustus lalu, telah diumumkan barang-barang mewah yang akan dikenakan pajak seperti perhiasan, mobil mewah, tiket penerbangan kelas satu, minuman beralkohol, dan barang mewah lainnya.

“Ada proses hukum yang harus dilakukan pemerintah, termasuk protokol bea cukai agar aturan tersebut dapat benar-benar membedakan objek pajak,” ungkapnya dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Washington DC, Minggu (15/10).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Adeosun mengatakan bahwa pajak atas barang-barang mewah yang direncanakan oleh pemerintah federal akan melintasi negara-negara anggota Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS). Oleh karenanya butuh pertimbangan yang sangat matang sebelum kebijakan tersebut digulirkan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masalah yang dihadapi pemerintah Nigeria bukan hanya soal sistem pajak yang perlu dirombak, tetapi juga masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Lebih lanjut, Adeosun mengungkapkan sudah ada beberapa HNWI yang bersedia untuk membayar pajak dan meminta diampuni atas kelalaiannya selama ini.

Oleh karena itu, pemerintah telah memberlakukan program pengungkapan aset secara sukarela (Voluntary Assets and Income Declaration Scheme/VAIDS) untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai informasi, program tersebut berlangsung dari Juli 2017 hingga Maret 2018.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

“Antusiasme wajib pajak dalam program VAIDS cukup tinggi, kebanyakan dari mereka meminta agar diberikan perpanjangan waktu dalam memenuhi pembayaran pajaknya. Ini karena jumlah pajak yang mereka bayarkan cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu, dilansir dalam nigeriatoday.ng, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan bahwa membuat orang kaya membayar pajak lebih banyak tidak akan menyelesaikan masalah kesenjangan di dunia.*

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

“Ada proses hukum yang harus dilakukan pemerintah, termasuk protokol bea cukai agar aturan tersebut dapat benar-benar membedakan objek pajak,” ungkapnya dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Washington DC, Minggu (15/10).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Adeosun mengatakan bahwa pajak atas barang-barang mewah yang direncanakan oleh pemerintah federal akan melintasi negara-negara anggota Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS). Oleh karenanya butuh pertimbangan yang sangat matang sebelum kebijakan tersebut digulirkan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masalah yang dihadapi pemerintah Nigeria bukan hanya soal sistem pajak yang perlu dirombak, tetapi juga masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Lebih lanjut, Adeosun mengungkapkan sudah ada beberapa HNWI yang bersedia untuk membayar pajak dan meminta diampuni atas kelalaiannya selama ini.

Oleh karena itu, pemerintah telah memberlakukan program pengungkapan aset secara sukarela (Voluntary Assets and Income Declaration Scheme/VAIDS) untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai informasi, program tersebut berlangsung dari Juli 2017 hingga Maret 2018.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

“Antusiasme wajib pajak dalam program VAIDS cukup tinggi, kebanyakan dari mereka meminta agar diberikan perpanjangan waktu dalam memenuhi pembayaran pajaknya. Ini karena jumlah pajak yang mereka bayarkan cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu, dilansir dalam nigeriatoday.ng, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan bahwa membuat orang kaya membayar pajak lebih banyak tidak akan menyelesaikan masalah kesenjangan di dunia.*

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%
Topik : berita pajak internasional, nigeria, pajak barang mewah
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA