Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Airlangga: Seluruh Aturan Perpajakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

A+
A-
4
A+
A-
4
Airlangga: Seluruh Aturan Perpajakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim seluruh ketentuan pelaksana dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, mulai dari ketentuan tentang lembaga pengelola investasi (LPI), perizinan, kemudahan bagi UMKM, hingga perpajakan masih tetap berlaku. Pernyataan pemerintah ini menyusul dinyatakannya UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh aturan turunan dari setiap klaster UU Cipta Kerja telah diundangkan sebelum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan. Dengan demikian, seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja masih berlaku.

"Kemudahan usaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan perizinan berusaha atau OSS tetap berjalan untuk perizinan berusaha baru atau perpanjangan," ujar Airlangga, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

Tak hanya aturan turunan, kebijakan-kebijakan strategis yang telah diputuskan berdasarkan UU Cipta Kerja juga disebut tetap berlaku. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja, Indonesia Investment Authority (INA), telah mendapatkan PMN sebesar Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan sebesar Rp45 triliun dalam bentuk pengalihan saham negara.

Seluruh aturan pelaksana yang menjadi dasar pendirian INA dan pemberian PMN telah ditetapkan sebelum putusan MK dibacakan. "Dengan demikian, operasionalisasi INA tetap berjalan sesuai dengan putusan MK," ujar Airlangga.

Secara umum, operasionalisasi dari seluruh ketentuan UU Cipta Kerja tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan pelaksana yang telah terbit sebelum Putusan MK dibacakan.

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Operasionalisasi dari UU Cipta Kerja tetap berjalan pada semua sektor baik di pusat maupun di daerah. "Menteri dalam negeri akan menyampaikan instruksi menteri dalam negeri kepada kepala daerah terkait dengan operasionalisasi dari UU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat akibat penyusunannya yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

MK memerintahkan kepada pemerintah dan DPR RI selaku pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dalam waktu 2 tahun. Bila tidak, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Baca Juga: Uang Duka dan Karangan Bunga Bukan Objek Pajak? Simak Penjelasan DJP

Selama 2 tahun ke depan ketika pembentukan UU Cipta Kerja masih dilakukan perbaikan, pemerintah dilarang mengeluarkan kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja dan dilarang mengeluarkan aturan pelaksana baru. (sap)

Topik : UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, UU PPh, UU PPN, UU KUP, Jokowi, investasi, Airlangga

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Juli 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Booster Pariwisata, KEK Lido Diguyur Insentif Pajak oleh Pemprov Jabar

Jum'at, 22 Juli 2022 | 09:00 WIB
KERJA SAMA PERDAGANGAN

Jokowi akan Terbang ke China, Jepang, & Korea Jajaki Investasi Baru

Jum'at, 22 Juli 2022 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tetap Berlaku! Tarif PPh Pasal 21 Lebih Tinggi Jika Tidak Punya NPWP

Rabu, 20 Juli 2022 | 17:30 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Nilai Perdagangan Tembus US$10 M, Indonesia-Vietnam Patok Target Baru

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat