Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Airlangga: Seluruh Aturan Perpajakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

A+
A-
4
A+
A-
4
Airlangga: Seluruh Aturan Perpajakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim seluruh ketentuan pelaksana dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, mulai dari ketentuan tentang lembaga pengelola investasi (LPI), perizinan, kemudahan bagi UMKM, hingga perpajakan masih tetap berlaku. Pernyataan pemerintah ini menyusul dinyatakannya UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh aturan turunan dari setiap klaster UU Cipta Kerja telah diundangkan sebelum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan. Dengan demikian, seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja masih berlaku.

"Kemudahan usaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan perizinan berusaha atau OSS tetap berjalan untuk perizinan berusaha baru atau perpanjangan," ujar Airlangga, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

Tak hanya aturan turunan, kebijakan-kebijakan strategis yang telah diputuskan berdasarkan UU Cipta Kerja juga disebut tetap berlaku. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja, Indonesia Investment Authority (INA), telah mendapatkan PMN sebesar Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan sebesar Rp45 triliun dalam bentuk pengalihan saham negara.

Seluruh aturan pelaksana yang menjadi dasar pendirian INA dan pemberian PMN telah ditetapkan sebelum putusan MK dibacakan. "Dengan demikian, operasionalisasi INA tetap berjalan sesuai dengan putusan MK," ujar Airlangga.

Secara umum, operasionalisasi dari seluruh ketentuan UU Cipta Kerja tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan pelaksana yang telah terbit sebelum Putusan MK dibacakan.

Baca Juga: Anggaran Program PEN 2022 Dinaikkan Jadi Rp451 Triliun

Operasionalisasi dari UU Cipta Kerja tetap berjalan pada semua sektor baik di pusat maupun di daerah. "Menteri dalam negeri akan menyampaikan instruksi menteri dalam negeri kepada kepala daerah terkait dengan operasionalisasi dari UU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat akibat penyusunannya yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

MK memerintahkan kepada pemerintah dan DPR RI selaku pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dalam waktu 2 tahun. Bila tidak, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Baca Juga: Jokowi Setujui Perpanjangan Pemberian Insentif Pajak Mobil dan Rumah

Selama 2 tahun ke depan ketika pembentukan UU Cipta Kerja masih dilakukan perbaikan, pemerintah dilarang mengeluarkan kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja dan dilarang mengeluarkan aturan pelaksana baru. (sap)

Topik : UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, UU PPh, UU PPN, UU KUP, Jokowi, investasi, Airlangga

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 18:22 WIB
PELAPORAN SPT

Wajib Pajak PPh Seperti Ini Dikecualikan dari Kewajiban Lapor SPT

Kamis, 06 Januari 2022 | 16:03 WIB
PELAPORAN SPT

Awas, SPT Dianggap Tidak Disampaikan Wajib Pajak Jika Ini Terjadi

Rabu, 05 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tekan Harga Minyak Goreng, BPDPKS Ditugasi Tutup Selisih Harga dan PPN

Rabu, 05 Januari 2022 | 16:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Turunkan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Siapkan Subsidi Rp3,6 Triliun

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya