Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

A+
A-
8
A+
A-
8
Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Sejumlah anggota Parlemen Thailand mengajukan proposal untuk melegalkan kegiatan perjudian di kasino.

Pichet Chuamuangphan, Anggota Parlemen dari Partai Pheu Thai, mengatakan legalisasi kasino akan menambahkan penerimaan pajak sehingga membantu pemerintah mempercepat pemulihan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Ini akan membendung arus uang yang keluar negeri dari para penjudi Thailand, serta membantu pemerintah mengumpulkan pajak yang besar untuk keamanan ekonomi kita," katanya, dikutip pada Senin (1/8/2022).

Baca Juga: Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Pichet menuturkan pajak akan dapat dikenakan apabila pemerintah memutuskan untuk melegalkan kasino. Dalam proposal yang disampaikan, pemerintah dapat menetapkan pajak minimal 30% atas pendapatan operator kasino.

Menurut perhitungannya, legalisasi kasino akan mendatangkan tambahan setoran pajak setidaknya 400 miliar baht atau sekitar Rp164,2 triliun per tahun.

Pichet menilai kompleks kasino dapat dibangun di kota-kota utama di seluruh negeri. Selain menambah penerimaan, sambungnya, pemerintah juga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung negara tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Menurutnya, pemerintah perlu membuat terobosan untuk memulihkan sektor pariwisata yang tertekan akibat pandemi. Sebagai sektor andalan, pariwisata dapat mendatangkan miliaran dolar AS dengan mendatangkan investor dan turis ke Thailand.

"Kami fokus untuk menarik orang asing untuk meningkatkan pariwisata dan menarik lebih banyak uang dari kantong mereka," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Usulan legalisasi kasino dilakukan berdasarkan UU Perjudian yang disahkan pada 1935. Beleid itu melarang sebagian besar jenis taruhan, tetapi memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengeluarkan keputusan atau lisensi pada aktivitas dan tempat judi tertentu.

Baca Juga: Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Dalam proposal itu, panel menuliskan sejumlah kriteria warga Thailand yang boleh berjudi kasino, di antaranya berusia minimal 20 tahun dan memiliki saldo sedikitnya 500.000 baht atau sekitar Rp205,3 juta di rekening bank.

Usulan legalisasi kasino dilakukan di tengah langkah negara tersebut menuju lanskap hukum yang lebih liberal. Bulan lalu, Thailand juga menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja. (rig)

Baca Juga: Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, judi, kasino, penerimaan pajak, pariwisata

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Oktober 2022 | 08:33 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy