Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Ada Batas Maksimal Belanja Pegawai di APBD, Pemda Tak Perlu Khawatir

A+
A-
1
A+
A-
1
Ada Batas Maksimal Belanja Pegawai di APBD, Pemda Tak Perlu Khawatir

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah daerah (pemda) tak perlu mengkhawatirkan ketentuan batas maksimal belanja pegawai dan batas minimal belanja infrastruktur pada UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Direktur Dana Transfer Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Putut Hari Satyaka mengatakan masa transisi selama 5 tahun disiapkan agar batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja infrastruktur sebesar 40% dari APBD dapat dipenuhi oleh semua pemda.

"Transisi ini 5 tahun, itu harus ada simulasinya sejak sekarang dan sudah kita lakukan. Kita sudah memperhitungkan, merencanakan transfernya, memperkirakan PAD-nya, sehingga bisa diperkirakan kapasitas fiskalnya seperti apa," ujar Putut, dalam Kemenkeu Corpu Talk yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Rabu (22/12/2021).

Baca Juga: Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Pada 2023, diperkirakan sudah terdapat 128 pemda yang mampu memenuhi ketentuan porsi belanja pegawai pada UU HKPD. Kemudian pada 2024 dan 2025 berurutan, diperkirakan terdapat 84 dan 74 pemda yang mampu memenuhi ketentuan belanja pegawai.

Mengenai batas minimal belanja infrastruktur, Kementerian Keuangan memperkirakan seluruh pemda bakal bisa memenuhi batas minimal belanja infrastruktur pada 2027.

Belanja infrastruktur yang diwajibkan oleh UU HKPD sesungguhnya bisa dengan mudah dipenuhi oleh pemda mengingat belanja infrastruktur yang dimaksud pada UU beririsan dengan mandatory spending yang lain.

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Mandatory spending yang telah ditetapkan seperti belanja pendidikan dan kesehatan juga beririsan dengan belanja infrastruktur yang diwajibkan pada UU HKPD.

"Memang kewajiban mandatory spending-nya naik, tapi itu masih manageable menurut hitung-hitungan kami berdasarkan simulasi APBD seluruh Indonesia," ujar Putut.

Seperti diketahui, UU HKPD menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja selain tunjangan guru dan batas minimal belanja infrastruktur belanja pegawai sebesar 40% selain transfer ke daerah dan desa.

Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir belanja pada APBD masih didominasi oleh belanja pegawai. Porsi belanja pegawai terhadap total belanja APBD tercatat mencapai 32,4%, sedangkan belanja infrastruktur hanya mengambil porsi sebesar 11,5%. (sap)

Topik : UU HKPD, belanja pegawai, belanja daerah, belanja infrastruktur, APBD, mandatory spending

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Daerah Butuh Menteri Keuangan yang Baik untuk Kelola APBD

Kamis, 02 Juni 2022 | 12:30 WIB
BELANJA DAERAH

Pendapatan Naik Signifikan, Kemendagri Minta Pemda Dorong Belanja

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:20 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Simak Ulasan Profesional DDTC Soal TCF di Publikasi Internasional

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor