KOTA LHOKSEUMAWE

40 Pejabat Ramai-Ramai Kembalikan Dana Korupsi Pajak ke Kejaksaan

Muhamad Wildan | Minggu, 19 November 2023 | 11:30 WIB
40 Pejabat Ramai-Ramai Kembalikan Dana Korupsi Pajak ke Kejaksaan

Ilustrasi.

LHOKSEUMAWE, DDTCNews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menerima pengembalian uang senilai Rp248 juta dari 40 pejabat yang diduga terkait dengan korupsi pajak penerangan jalan di Pemkot Lhokseumawe.

Rata-rata jabatan dari para pejabat yang mengembalikan dana hasil korupsi tersebut adalah pejabat eselon III dan IV serta staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.

"Kami selaku penyidik akan melakukan penyitaan atas uang ini sebagai barang bukti," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Lhokseumawe Therry Gutama, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Baca Juga:
Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Uang yang dikembalikan tersebut akan disetorkan ke rekening pemerintah lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Therry menjelaskan Kejari akan melaksanakan pemeriksaan terhadap 46 orang saksi, termasuk terhadap pejabat yang mengembalikan dana yang diduga adalah hasil korupsi pajak penerangan jalan tersebut ke kas negara.

"Terkait dengan pejabat yang sudah mengembalikan uang itu apakah terkena hukum, kita lihat nanti," tutur Therry seperti dilansir ajnn.net.

Baca Juga:
Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Sebagai informasi, Kejari Lhokseumawe telah menetapkan 5 pejabat BPKD Kota Lhokseumawe sebagai tersangka tindak pidana korupsi pajak penerangan jalan antara lain AZ selaku kepala BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2018 hingga 2020.

Kemudian, MY yang menjabat sebagai kepala BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2020 hingga 2022, sekretaris BPKD Kota Lhokseumawe berinisial MD, pejabat penatausaha keuangan berinisial ASR, dan bendahara pengeluaran berinisial SL juga ditetapkan sebagai tersangka. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 November 2023 | 16:33 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Kamis, 30 November 2023 | 16:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Kamis, 30 November 2023 | 15:46 WIB PEMILU 2024

Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali, Ini Jadwal dari KPU

Kamis, 30 November 2023 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Omzet Tak Dilaporkan di SPT Tahunan, Pengusaha Diserahkan ke Kejari

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 November 2023 | 16:33 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Kamis, 30 November 2023 | 16:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Kamis, 30 November 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Target Penerimaan Bea pada Tahun Ini Dinaikkan, Begini Kata DJBC

Kamis, 30 November 2023 | 15:46 WIB PEMILU 2024

Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali, Ini Jadwal dari KPU

Kamis, 30 November 2023 | 15:29 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan

Kamis, 30 November 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP untuk ILAP dengan Data di Atas 1 Juta NPWP Dikebut

Kamis, 30 November 2023 | 14:30 WIB PENGADILAN PAJAK

e-Tax Court Bakal Ciptakan Putusan Pengadilan Pajak yang Konsisten

Kamis, 30 November 2023 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Pemerintah Ingin Standardisasi Tarif Pajak Hiburan untuk Bioskop

Kamis, 30 November 2023 | 13:30 WIB UJI MATERIIL

Uji Materiil Ditolak, MK: Sidang PK Tidak Perlu Dihadiri Para Pihak

Kamis, 30 November 2023 | 13:00 WIB PENGADILAN PAJAK

Ada e-Tax Court, Proses Administrasi Sengketa Hanya Butuh 106 Hari