Berita
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:05 WIB
INTEGRITAS PEGAWAI KEMENKEU
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
Rabu, 03 Maret 2021 | 14:30 WIB
DITJEN PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

4 Poin Krusial Mengapa Akses Data Nasabah Dibutuhkan Otoritas Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
4 Poin Krusial Mengapa Akses Data Nasabah Dibutuhkan Otoritas Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi atas Undang-Undang No. 9 /2017 mengenai akses informasi keuangan pada hari ini, Senin (19/2).

Sejatinya, sidang ini berlangsung untuk meminta keterangan dari pihak DPR dan pemerintah. Namun karena dalam masa reses, tidak ada keterangan dari anggota dewan yang diberikan. Alhasil agenda hanya mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemerintah.

Setidaknya ada empat saksi ahli yang dihadirkan, mereka adalah pengamat pajak Darussalam dan Yustinus Prastowo. Selain itu hadir pakar Hukum Tata Negara Refli Harun serta ahli ekonomi Chatib Basri.

Baca Juga: Sri Mulyani: Berbagai Pengaduan Akan Kami Lindungi

Pengamat pajak Darussalam menjelaskan setidaknya ada empat poin penting dari aturan akses informasi untuk kepentingan perpajakan. Empat poin penting tersebut menjadi alasan landasan penerapan aturan yang memungkinkan petugas pajak mengintip data keuangan nasabah di Indonesia.

"Pertama adalah situasi perpajakan di Indonesia yang tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Kedua ialah struktur peneriman pajak yang masih didominasi oleh PPh Badan. Ini anomali di mana setoran PPh orang pribadi yang seharusnya lebih tinggi," katanya di ruang sidang MK.

Darussalam menjelaskan terkait situasi perpajakan, saat ini terdapat 131 juta pekerja aktif di Indonesia. Dari angka tersebut hanya 36 juta orang yang terdaftar menjadi wajib pajak. Sementara yang melaporkan SPT hanya 12 juta wajib pajak. Oleh karena itu, untuk mendorong kepatuhan maka penting bagi Ditjen Pajak untuk mendapat akses terhadap informasi keuangan.

Baca Juga: Soal Dugaan Suap Pegawai Pajak, Ini Pernyataan Sri Mulyani

"Kemudian dari struktur, kita itu anomali dimana penerimaan PPh Badan 25 kali lebih besar dibanding penerimaan PPh orang pribadi. Padahal di negara-negara maju setoran PPh pribadi lebih besar dari PPh badan," ungkapnya.

Kemudian, masih tingginya shadow economy menjadi poin ketiga mengapa aturan ini dibutuhkan. Pasalnya, angka kegiatan ekonomi yang tidak terdeteksi alias informal ini cukup tinggi di Indonesia.

"Dari sejumlah penelitian jumlah shadow economy kita sebesar 18,9%. Nah bagaimana segmen ini bisa masuk dalam sistem perpajakan Indonesia. Nah mau tidak mau, melalui sistem akses informasi perpajakan ini mereka bisa masuk di dalamnya," paparnya.

Baca Juga: Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak

Terakhir dan tidak kalah penting adalah maraknya praktek penghindaran pajak yang masih masif dilakukan baik nasional maupun internasional. Sehingga ada urgensi dalam skala global untuk menghentikan praktik yang merugikan ini.

"Terkait penyelewengan pajak ini satu studi menyebutkan secara internasional 8% kekayaan global atau US$7,6 trilun itu diletakkan di negara-negara tax haven. Dari jumlah tersebut hanya 20% yang bisa dipantau oleh otoritas pajak. 80%-nya bersembunyi dibalik kerahasian bank," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: Ditjen Pajak Rilis Aplikasi Baru Pelaporan SPT
Topik : ditjen pajak, mahkamah konstitusi, akses informasi keuangan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:16 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:49 WIB
INSTITUT STIAMI
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:05 WIB
INTEGRITAS PEGAWAI KEMENKEU
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
Rabu, 03 Maret 2021 | 14:30 WIB
DITJEN PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 13:17 WIB
KABUPATEN KERINCI
Rabu, 03 Maret 2021 | 13:02 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:30 WIB
UKRAINA
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:45 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN SUMENEP