Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

18 KPP Madya Baru, Dirjen Pajak Harap Proses Transisi Berjalan Lancar

A+
A-
78
A+
A-
78
18 KPP Madya Baru, Dirjen Pajak Harap Proses Transisi Berjalan Lancar

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam peresmian organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP), Senin (24/5/2021). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Perubahan organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal resmi berlaku pada hari ini, Senin (24/5/2021). Otoritas berharap masa transisi dapat berjalan dengan baik.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perubahan organisasi dan tata kerja baru, termasuk pembentukan 18 KPP Madya baru, merupakan implementai PMK 184/2020 . Dia menyatakan pembentukan unit kerja baru sebagai upaya otoritas menjawab perkembangan sosial dan ekonomi.

“Direktorat Jenderal Pajak telah melewati perjalanan yang panjang dalam upaya meningkatkan kapasitasnya melalui penataan organisasi agar mampu menghadapi tantangan dan dinamika perubahan sosial-ekonomi, sehingga pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak dapat dilakukan lebih efektif dan efisien,” jelanya dalam peresmian organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP.

Baca Juga: DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Suryo mengatakan sekitar 20 tahun terakhir, DJP telah melakukan serangkaian perubahan tata kelola organisasi. Proses tersebut dimulai sejak 2002 dengan memperkenalkan kantor pajak modern melalui pembentukan Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar.

Proses tersebut terus dilanjutkan pada 2004 dengan mengklasifikasikan KPP Pratama dan KPP Madya. Pada 2007 dan 2008, ada restrukturisasi kantor pusat DJP serta penyelesaian tahap pembentukan kantor pajak modern di seluruh Indonesia.

Kemudian, pada tahun lalu, perubahan proses bisnis pada KPP Pratama sudah dilakukan dengan fokus pada perluasan basis pajak melalui pengawasan berbasis kewilayahan. "KPP Pratama diharapkan mampu mengeksplorasi wilayah masing-masing untuk memperluas basis pajak yang baru menjadi sumber data bagi pengawasan pajak yang dilakukan DJP," ungkap Suryo.

Baca Juga: Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Suryo mengatakan pada tahun ini, agenda reformasi tata kelola organisasi DJP salah satunya dilakukan dengan membentuk 18 KPP Madya. Sebanyak 15 KPP Madya baru beroperasi di Pulau Jawa dan 3 KPP Madya baru di luar Pulau Jawa. Pembentukan KPP Madya sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak.

Pada sisi wajib pajak, salah satu fungsi KPP Madya yang baru adalah sebagai one stop service point. Suryo mengatakan ada sekitar 2.000—4.000 wajib pajak yang diadministrasikan pada setiap KPP Madya yang baru.

“Mari kita berikan segenap daya dan upaya kita agar penataan organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Seluruh elemen di Direktorat Jenderal Pajak juga harus bersinergi sehingga proses transisi dan adaptasi yang dibutuhkan baik oleh pegawai maupun wajib pajak dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan yang berarti,” ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Topik : Ditjen Pajak, DJP, KPP, KPP Madya, KPP Pratama, reorganisasi, PMK 184/2020

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perkuat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Mulai Pakai Aplikasi Ini

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:21 WIB
APLIKASI PAJAK

Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler