Wajib Pajak PKP Pindah ke KPP Madya, Pemusatan Tempat PPN Berlaku

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan terbitnya KEP-116/PJ/2021 s.t.d.d. KEP-176/PJ/2021 tidak hanya untuk menetapkan wajib pajak tertentu yang terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.

Kepala Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan Ditjen Pajak (DJP) Aidil Nusantara mengatakan terbitkan keputusan itu berfungsi sebagai surat keputusan mengenai pemusatan tempat pajak pertambahan nilai (PPN). Simak 'Apa Itu Pemusatan Tempat PPN Terutang?'.

“Otomatis berlaku bagi wajib pajak [di KPP] Madya bahwa pelaporan PPN terpusat di NPWP pusat. Atas cabang-cabang yang dimiliki, transaksinya tidak lagi terutang PPN,” ujarnya dalam sosialisasi perubahan organisasi dan tata kerja DJP, dikutip pada Jumat (11/6/2021).

Khusus terkait dengan PPN, sambungnya, berlaku untuk cabang di seluruh Indonesia. Dengan adanya pemusatan PPN tersebut, jika ada transaksi antarcabang, tidak lagi terutang PPN. Menurut dia, ketentuan ini menjadi salah satu keuntungan adanya pemusatan PPN bagi wajib pajak di KPP Madya.

Selain itu, surat keputusan pengukuhan PKP sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak pada KPP lama dinyatakan dicabut. Pencabutan dilakukan sejak saat mulai terdaftar (SMT), yaitu 24 Mei 201.

“Jadi, pencabutan pengukuhan PKP pada KPP lamanya. Di KPP lama, dia tidak lagi sebagai PKP karena PKP-nya udah dipusatkan,” imbuh Aidil.

Seperti diketahui, bersamaan dengan reorganisasi instansi vertikal DJP, terdapat 56.068 wajib pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak KPP Madya melalui KEP-116/PJ/2021 s.t.d.d. KEP-176/PJ/2021. Simak ‘Keputusan Baru Dirjen Pajak, Daftar WP yang Pindah ke KPP Madya Diubah’.

Dengan adanya reorganisasi, instansi vertikal DJP terdiri atas 34 Kantor Wilayah (Kanwil), 4 KPP Wajib Pajak Besar, 9 KPP Khusus, 38 KPP Madya, 301 KPP Pratama, dan 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). (kaw)