Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Wah, Berbisnis di Negara Ini Bebas Pajak Penghasilan

A+
A-
1
A+
A-
1
Wah, Berbisnis di Negara Ini Bebas Pajak Penghasilan

BAHAMA merupakan negara kepulauan yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki daya tarik wisata Bahari yang memanjakan mata. Ada dua lokasi wisata favorit di Bahama, yaitu Nassau dan Paradise Island yang menjadi tujuan utama karena menyediakan budaya dan fasilitas modern.

Sektor pariwisata mampu mempekerjakan setengah dari jumlah tenaga kerja di Bahama. Sektor ini bahkan mampu menyumbang lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, perekonomian Bahama juga bergantung pada sektor jasa keuangan yang berkontribusi sekitar 17% dari PDB. Sektor lainnya seperti manufaktur dan pertanian mampu menyumbang sekitar 7% dari PDB.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia mencatat pada 2017 ekonomi Bahama tumbuh 1,47% atau meningkat dari pertumbuhan ekonomi 2016 yang mencapai -1,69%. Adapun PDB Bahama pada 2017 tercatat sebanyak US$12,06 atau naik dari pencapaian PDB 2016 sebesar US$11,84 miliar.

Baca Juga: Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Sistem Perpajakan

Negara beribukota di Nassau ini seringkali diidentifikasi sebagai negara suaka pajak (tax havens) mengingat tidak adanya pengenaan pajak atas penghasilan yang dikenakan bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.

Menteri Keuangan Uni Eropa sempat memasukkan Bahama ke dalam daftar hitam (blacklist) negara-negara tax havens pada Maret 2018, namun dua bulan selanjutnya yaitu pada Mei 2018, Bahama dikeluarkan dari daftar hitam dan kemudian masuk daftar abu-abu (grey-list) setelah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pajak.

Baca Juga: Tidak Hanya Kasino, Tarif PPh yang Rendah Jadi Daya Tarik Negara Ini

Hingga saat ini, tidak ada pengenaan pajak penghasilan (PPh) badan, PPh orang pribadi, capital gain tax, branch profit tax hingga withholding tax seperti pajak dividen dan pajak bunga di Bahama. Karena itulah, negara ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi investor asing dari sisi keuntungan pajak.

Kendati demikian, sejak 1 Januari 2015 otoritas pajak Bahama (Department of Inland Revenue/DIR) efektif memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif standar sebesar 7,5% dan naik menjadi 12% sejak 1 Juli 2018. PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak secara domestik maupu impor, kecuali atas barang dan jasa yang kecualikan dari PPN dan yang dikenakan tarif 0%.

Pengusaha yang omzet penjualannya telah melebihi ambang batas sebesar BS$100 ribu atau setara Rp1,4 miliar dalam kurun waktu 12 bulan maka wajib untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dalam waktu 14 hari sejaka syarat tersebut telah terpenuhi.

Baca Juga: Negara Ini Tidak Punya Pajak Penghasilan atas Dividen

Pengukuhan PKP dilakukan melalui The Bahamas Online Tax Administration System (OTAS) yang menyediakan layanan pendaftaran, perubahan status wajib pajak, pelaporan, pembayaran, restitusi, keberatan dan banding, manajemen akun wajib pajak, serta layanan informasi lainnya terkait PPN.

Di samping PPN, Bahama juga menerapkan real property tax dengan tarif yang berbeda tergantung jenis properti. Untuk properti yang menjadi tempat tinggal pribadi dengan nilai BS$250 ribu dibebaskan, BS$250 ribu selanjutnya dikenakan tarif 0,625%, dan untuk nilai properti di atas BS$500 ribu dikenakan tarif 1% atas sisa nilainya.

Untuk properti perumahan yang memiliki 4 unit atau kurang dan digunakan untuk tempat tinggal dikenakan tarif flat BS$300 atas nilai properti sebesar BS$75 ribu dan di atas nilai itu dikenakan tarif 0,625%. Properti komersial yang memiliki lebih dari 4 unit dikenakan tarif yang lebih tinggi yaitu 0,75% atas nilai properti hingga BS$500 ribu, dan sisanya dikenakan tarif 2%. Tanah kosong untuk orang asing dikenakan tarif flat B$100 atas nilai properti BS$7 ribu, di atas nilai itu dikenakan tarif 1,5%.

Baca Juga: Tidak Ada Pengenaan PPh Orang Pribadi di Negara Ini

Di samping itu, untuk perusahaan yang menjadi resident, atas pendapatan bisnis mereka di Bahama dikenakan biaya lisensi tahunan, yang bervariasi sesuai dengan pendapatan atau omzet tahunan. Untuk omzet tidak melebihi BS$50.000 diharuskan membayar biaya lisensi bisnis sebesar BS$100. Jika omzet melebihi BS$50.000 per tahun, tarifnya bervariasi dari 0,5% hingga 1,25% berdasarkan pendapatan atau omzet tahunan bisnis. Namun, untuk sebagian besar bisnis profesional, biaya lisensi bisnis kurang lebih sama dengan 1% dari pendapatan.

Bahama juga menerapkan bea materai dengan menerapkan beberapa tarif pada instrumen tertentu, seperti obligasi, wesel, kredit, transfer properti berwujud, keterangan tertulis, surat kuasa, maupun sejenis lainnya. Pemungutan ini dimungkinkan berlaku di sektor impor.

Saat ini, Bahama tidak memiliki aturan anti-tax avoidance, baik berupa aturan transfer pricing, aturan thin capitalization, maupun aturan controlled foreign companies (CFC). Saat ini, Bahama juga tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara mana pun. Namun, Bahama sudah mulai mengikat kesepakatan pertukaran informasi dengan beberapa negara.

Baca Juga: Mulai 1 November 2020, Iklan Facebook Kena PPN 12%

Pada 3 November 2014, Bahama dan Amerika Serikat menandatangani dan merilis Mode 1 Intergovernmental Agreement (IGA) terkait implementasi US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Selain itu, pada Desember 2017, Bahama menandatangani Kerangka Kerja Sama Inklusif terkait implementasi base erosion and profit shifting (BEPS) dengan OECD.

Penandatanganan itu memperkuat komitmen Pemerintah Bahama untuk mengatasi strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Sekaligus untuk mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian aturan perpajakan karena upaya pengalihan laba ke negara dengan rezim pajak rendah. Bahama juga telah menandatanganiAutomatic Exchange of Information (AEoI) yang dimulai sejak September 2018 dan elah menjalin Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dengan beberapa negara.*

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional
PDB Nominal US$12,16 miliar (2017)
Pertumbuhan Ekonomi 1,44% (2017)
Populasi 399.285 (2018)
Otoritas Pajak Department of Inland Revenue (DIR)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan -
Tarif PPh Orang Pribadi -
Tarif PPN 12%/0%
Tarif Pajak Dividen -
Tarif Pajak Royalti -
Tarif Pajak Bunga -
Tax Treaty -

*Dari berbagai sumber.

Baca Juga: Profil Pajak Negara Lokasi Keberadaan Machu Picchu

Topik : profil negara, profil perpajakan bahama, bahama

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA

Melihat Sistem Pajak Negara yang Terkenal Punya Ilmuwan Nikola Tesla

Kamis, 26 Maret 2020 | 17:45 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KENYA

Mencermati Skema Perpajakan di Negara Republik Kenya

Rabu, 11 Maret 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MEKSIKO

Begini Profil Perpajakan Negara 'Musuh Baru' Presiden Trump

Rabu, 26 Februari 2020 | 18:50 WIB
PROFIL PERPAJAKAN YUNANI

Mengintip Pemajakan di Negeri Para Dewa

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 27 September 2021 | 12:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini