BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTC)
NASSAU, DDTCNews—Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Bahama Peter Turnquest menguraikan serangkaian kebijakan pengurangan pajak dan bea di bidang-bidang yang vital.
Turnquest berjanji tidak akan ada kenaikan pajak meski kondisi ekonomi tengah melambat. Sebaliknya, pemerintah justru akan memberikan paket bantuan dan insentif yang terpadu dan terfokus.
Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang atas perlengkapan sekolah, pakaian, dan makanan tertentu selama dua pekan ke depan menjelang dimulainya kegiatan sekolah.
“Orang tua di Bahama dapat menghemat pengeluaran hingga jutaan dollar dari pembebasan PPN ini. Tapi saya ingatkan pembebasan ini hanya berlaku untuk barang-barang dari dalam negeri, bukan impor,” tutur Turnquest, Rabu (27/5/2020).
Selain soal PPN, lanjut Turnquest, pemerintah juga mengurangi bea (duty) atas peralatan penangkapan ikan dari 45% menjadi 20% seperti tongkat pancing, reel pancing, senar pancing, perlengkapan pancing dan lainnya.
Bea atas peralatan pertanian untuk keperluan pertanian di halaman belakang juga dipangkas dari 25% hingga 10%. Guna memacu aktivitas konstruksi, bea atas berbagai bahan bangunan juga akan dipangkas hingga 20%.
Insentif atas bea peralatan pancing, pertanian dan bahan bagunan berlaku mulai 1 Juli 2020. Lebih lanjut, Turnquest mengatakan bea atas barang-barang pelindung pribadi dan sarung tangan juga akan dikecualikan selama satu tahun kedepan.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan petugas kesehatan dapat tetap terlindungi selama pandemi virus Corona. Tak ketinggalan, bea atas barang yang dapat mendorong teknologi hijau dan eliminasi plastik juga akan dikurangi.
“Akan ada pengurangan 35% atas bea tong sampah lingkungan dan botol air logam yang dapat digunakan kembali, lalu pengurangan bea 65% atas sepeda motor dengan ukuran mesin 125 cc atau lebih rendah dan sepeda motor listrik,” tuturnya Turnquest dilansir dari ewnews.
Pemerintah Bahana juga menyediakan berbagai bantuan ekonomi untuk pengangguran, kesejahteraan sosial, penyediaan pangan, pinjaman untuk bisnis, penangguhan pajak, dan dana darurat untuk mendukung sektor kesehatan. (rig)
