BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
NASSAU, DDTCNews—Pemerintah Bahama menolak proposal Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan tarif cukai atas produk tembakau dan alkohol untuk tahun fiskal 2020-2021.
Plt. Menteri Keuangan Marlon Johnson mengakui usul IMF perihal kenaikan tarif cukai tembakau dan alkohol sebenarnya masuk dalam pertimbangan pemerintah dalam menyusun anggaran tahun fiskal 2020-2021.
“Selama penyusunan anggaran banyak ide dan pertimbangan yang disampaikan, tetapi itu (rencana kenaikan cukai alkohol dan tembakau) tidak muncul dalam presentasi anggaran," katanya Selasa (9/6/2020).
Tidak masuknya rencana kenaikan cukai tembakau dan alkohol dalam pagu anggaran 2020-2021 disinyalir karena tidak populer di mata konsumen. Belum lagi, rencana tersebut juga bertentangan dengan janji politik Wakil Perdana Menteri K. Peter Turnquest.
Wakil Perdana Menteri pernah mengatakan bahwa dirinya berjanji tidak akan mengenakan pajak baru atau meningkatkan beban pajak setelah pandemi Covid-19. Untuk itu tak mengherankan jika rekomendasi IMF tidak masuk dalam anggaran fiskal 2020-2021.
Menurutnya, masyarakat Bahama sudah terpuruk secara ekonomi karena pandemi dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan pembatasan kegiatan ekonomi karena kebijakan karantina wilayah yang diterapkan pemerintah.
IMF sendiri memperkirakan kenaikan tarif cukai atas komoditas tembakau sebesar 10% dan alkohol sebesar B$5/galon akan meningkatkan penerimaan Bahama sebesar B$30 juta/tahun atau setara dengan Rp418 miliar.
Meski begitu, pemerintah berpendapat kenaikan tarif tembakau dan alkohol tidak signifikan meningkatkan penerimaan negara lantaran defisit fiskal pada 2020-2021 diproyeksikan mencapai B$1,3 miliar.
Dilansir dari The Tribune, pemerintah juga ternyata tidak mengikuti rekomendasi IMF untuk memotong belanja rutin hingga B$300 juta. Pemerintah Bahama diketahui hanya memangkas anggaran belanja rutin pemerintah sebesar B$113,5 juta. (rig)
