KABUPATEN ENDE

Waduh, Mayoritas Penunggak Pajak di Daerah Ini Adalah Kendaraan Dinas

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 Februari 2022 | 14:30 WIB
Waduh, Mayoritas Penunggak Pajak di Daerah Ini Adalah Kendaraan Dinas

Ilustrasi.

ENDE, DDTCNews – Ribuan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Paulus Golot, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Ende menyampaikan terdapat 1.085 kendaraan dinas pemkab Ende yang belum melunasi pajaknya.

“Namun, dari 1.828 kendaraan yang terealisasi [sudah bayar pajak] hanya 743 kendaraan bermotor,” kata Paulus dikutip, Senin (14/2/2022).

Baca Juga:
Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Dia mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan kepada pemkab Ende untuk segera melunasi tunggakan pajak mobil dinas. Hanya saja, hingga kini belum ada respons dari pihak pemerintah setempat.

Paulus menjabarkan dari total kendaraan dinas yang tercatat, sebanyak 280 merupakan mobil dan 1.548 adalah sepeda motor.

Masalahnya, kata Paulus, dari seluruh kendaraan bermotor di Kabupaten Ebde mayoritas kendaraan yang pajaknya belum dibayar adalah kendaraan dinas. Kondisi inilah yang juga menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak sampai target.

Baca Juga:
Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Lebih lanjut, Paulus menginformasikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ende pada 2021 senilai Rp17,35 miliar, setara 48,51% dari target Rp35,75 miliar.

“Padahal target tahun 2021 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu targetnya Rp 45 miliar lebih,” ungkap Paulus dikutip dari Pos Kupang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi

Sabtu, 13 April 2024 | 14:45 WIB PROVINSI SUMATRA BARAT

Ada Pajak Alat Berat 0,2%, Ini Perda Baru Sumbar Soal Pajak Daerah

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi