Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Waduh! KPP Minta 300 Rekening Diblokir Gara-Gara Tunggakan Menumpuk

A+
A-
12
A+
A-
12
Waduh! KPP Minta 300 Rekening Diblokir Gara-Gara Tunggakan Menumpuk

Petugas dari KPP Pratama Kubu Raya saat berkunjung ke salah satu bank untuk memproses penyitaan rekening. (foto: DJP)

MEMPAWAH, DDTCNews - KPP Pratama Kubu Raya, Kalimantan Barat mengirim sedikitnya 300 usulan pemblokiran ke sejumlah bank di wilayah tersebut.

Dikutip dari siaran pers otoritas, langkah ini dilakukan sebagai respons atas mangkirnya wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Tindakan penagihan secara persuasif sudah digencarkan, tetapi wajib pajak tidak kooperatif dan malah diketahui ada wajib pajak yang selalu menghindari sepanjang semester I/2022.

"Permintaan pemblokiran sudah digencarkan sejak Juli. Kurang lebih 300 usulan pemblokiran kami sebarkan ke berbagai bank guna membuat efek jera," kata Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Kubu Raya Agis Fauziatul Azizah dilansir pajak.go.id, Sabtu (1/10/2022).

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Sisir Lagi UMKM yang Tak Punya NPWP

Guna menindaklanjuti permintaan pemblokiran ini, JSPN didampingi petugas dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Kubu Raya melakukan kunjungan ke salah satu kantor cabang bank di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Petugas menindaklanjuti penyitaan rekening milik penunggak pajak yang sudah lebih dulu diblokir.

Kepala Seksi P3 KPP Pratama Kubu Raya Widi Apidiyanto menyampaikan sebelum tindakan penagihan aktif dilakukan, petugas senantiasa mengedepankan tindakan penagihan secara persuasif kepada wajib pajak.

"Kami selalu mendorong wajib pajak untuk patuh dengan pendekatan persuasif, tetapi jika belum berhasil maka kami akan melakukan penagihan aktif, di antaranya pemblokiran hingga penyitaan ini," ungkap Widi.

Baca Juga: DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Lebih lanjut, Widi menyampaikan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan KPP Pratama Kubu Raya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penyitaan dilakukan, JSPN telah melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang (UU 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diubah dengan UU 19/2000.

Setelah dilakukan penagihan aktif melalui penyampaian Surat Paksa, tindakan penagihan selanjutnya adalah pemblokiran rekening apabila wajib pajak tetap tidak menunjukkan iktikad baik dengan melunasi tunggakannya.

Selanjutnya, apabila wajib pajak tetap saja tidak melunasi utang pajaknya maka petugas akan melakukan penyitaan rekening. Penyitaan rekening ini nantinya akan dilanjutkan dengan pemindahbukuan saldo untuk menutupi utang pajak yang belum lunas.

Baca Juga: Surat Paksa Tak Direspons WP, Kantor Pajak Akhirnya Sita Truk dan BPKB

Agis menyatakan KPP Pratama Kubu Raya secara aktif melakukan tindakan penyitaan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen DJP untuk melakukan upaya penegakan hukum sekaligus memberikan keadilan bagi wajib pajak yang patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan diadakannya kegiatan ini, Agis berharap wajib pajak memiliki kesadaran penuh untuk segera melunasi tunggakannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. (sap)

Baca Juga: Ada Daftar Prioritas Pengawasan, Petugas Pajak Gencar Visit ke WP UMKM

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, penyitaan, penagihan aktif, pemblokiran

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Ahmadanoval

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:34 WIB
pasti kan proses penagihan aktif benar2 aktif bukan hanya kirim surat saja tapi pastikan surat tsb betul2 sampai ke pimpinan perusahaan. pastikan wp yg akan diblokir tsb didampingi konsultan pajak agar tdk ada abuse peraturan pajak yg suka dipermainkan oleh pihak pajak. kewajiban tunggakan pajak jgn ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 20 November 2022 | 17:30 WIB
SURVEI POLLING INSTITUTE

Walau Naik, Tingkat Kepemilikan NPWP Masih Perlu Dioptimalkan

Sabtu, 19 November 2022 | 16:25 WIB
DDTC - FEB UNPAD

Sederet Dukungan Pajak UMKM, dari Tarif Khusus Hingga Layanan Digital

Sabtu, 19 November 2022 | 16:00 WIB
DDTC - FEB UNPAD

Dorong Kepatuhan Pajak, UMKM Perlu Simplifikasi dan Pendampingan

Jum'at, 18 November 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Siap-Siap Sita Rekening Penunggak Pajak, Fiskus Kunjungi Pihak Bank

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor