Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Waduh, 189.000 Status Kepesertaan Kartu Prakerja Dicabut

A+
A-
2
A+
A-
2
Waduh, 189.000 Status Kepesertaan Kartu Prakerja Dicabut

Ilustrasi. Warga membuka laman www.prakerja.go.id saat mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4, di Serang, Banten, Sabtu (8/8/2020). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pelaksana (Project Management Officer/PMO) Kartu Prakerja mencatat telah mencabut 189.000 status kepesertaan kartu prakerja.

Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing mengatakan status kepesertaan dicabut karena peserta tidak mengambil paket pelatihan. PMO telah mengatur waktu pengambilan paket pelatihan pertama maksimum 30 hari sejak ditetapkan sebagai peserta.

"Akun itu dicabut atau dinonaktifkan kalau tidak mengambil pelatihan," katanya dalam siaran live Instagram, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

Hengki menjelaskan pendaftar yang lolos sebagai peserta kartu prakerja akan memperoleh dana Rp1 juta untuk biaya pelatihan. Jika peserta tak kunjung mengambil pelatihan pertamanya hingga 30 hari, status kepesertaannya akan dicabut.

Meski jumlahnya terus bertambah, Hengki menilai pencabutan status kepesertaan kartu prakerja tidak terlalu banyak. Pasalnya, peserta kartu prakerja yang telah ditetapkan oleh PMO mencapai 5,48 juta orang.

Meski demikian, dia belum mengetahui nasib kuota 189.000 kartu prakerja yang tidak terpakai tersebut. Menurutnya, semua keputusan mengenai kuota kartu prakerja akan diambil oleh Komite Kartu Prakerja yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Masyarakat Umum Mulai Februari 2021

Hengki menyebut ada dua kemungkinan mengenai kuota 189.000 kartu prakerja itu, yakni hangus dan uangnya dikembalikan ke kas negara atau dialihkan untuk menambah kuota peserta kartu prakerja gelombang X.

“Kami belum tahu, masih menunggu arahan dari Komite. Soal kuota ditambahkan, keputusannya juga dari Komite," ujarnya.

Hengki juga mengaku belum mengetahui waktu pembukaan pendaftaran gelombang X yang akan menjadi penutup rangkaian program kartu prakerja tahun ini. Pemerintah telah menganggarkan dana Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 5,6 juta penerima kartu prakerja.

Baca Juga: Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Instruksi Lengkap Tito Karnavian

Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Fasilitas yang diterima peserta senilai total Rp3,55 juta. Fasilitas itu terdiri atas biaya pelatihan senilai Rp1 juta, insentif setelah menyelesaikan pelatihan senilai Rp2,4 juta yang dicairkan senilai Rp600.000 ribu per bulan selama empat bulan, serta insentif usai peserta mengisi survei Rp150.000 untuk tiga kali. (kaw)

Baca Juga: Meski Ada Pandemi, BKPM Catat Serapan Tenaga Kerja Naik 11,85%
Topik : kartu prakerja, pelatihan, PHK, virus Corona, bantuan sosial
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 04 Januari 2021 | 15:33 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 04 Januari 2021 | 14:28 WIB
VAKSINASI
Senin, 04 Januari 2021 | 09:56 WIB
PASAR MODAL
Senin, 28 Desember 2020 | 16:10 WIB
KARTU PRAKERJA
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI