BERITA TERKINI
Sejumlah pekerja mengoleskan lem saat menyelesaikan pembuatan sandal di pabrik alas kaki Dorks, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (13/12/2024). Produk alas kaki sepatu dan sandal buatan dalam negeri yang dijual seharga Rp50 ribu - Rp250 ribu per pasang tersebut telah diekspor sebanyak lima ribu pasang sepatu ke Senegal dan Somalia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyediakan 3 insentif untuk sektor ketenagakerjaan yang tercakup dalam paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan kemarin.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan kebijakan pertama adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Kebijakan ini berlaku bagi pekerja di sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.
"[Bagi yang masuk kriteria tersebut] PPh Pasal 21-nya ditanggung pemerintah," kata Yassierli, dikutip pada Selasa (17/12/2024).
Kebijakan kedua, dukungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan stimulus berupa manfaat tunai sebesar 60% flat dari upah selama enam bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Melalui program JKP, menaker menambahkan, pekerja yang kena PHK juga akan menerima manfaat pelatihan dengan dana senilai Rp2.400.000. Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan akses informasi pekerjaan melalui platform yang tersedia, termasuk akses untuk mengikuti Program Prakerja.
"Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat PHK," ucap Menaker.
Ketiga, relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Relaksasi berupa potongan 50% iuran JKK diberikan kepada sektor padat karya yang mencakup sekitar 3,76 juta pekerja. Menaker menegaskan bahwa pemberian relaksasi ini tidak akan memengaruhi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja.
"Kami ingin pastikan pemberian relaksasi atau diskon ini tidak akan memengaruhi pemberian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja," ucapnya.
Sebelumnya, seruan agar pemerintah memberikan insentif pajak bagi pekerja sempat disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo sempat mengusulkan insentif PPh Pasal 21 DTP kembali diberikan di tengah suasana ekonomi yang sulit, terutama kepada karyawan di sektor padat karya.
Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menilai insentif PPh Pasal 21 DTP akan membuat take home pay yang diterima para karyawan menjadi lebih besar sehingga mereka bisa lebih banyak melakukan konsumsi. (sap)
