BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan mulai mendata beberapa produk yang akan menjadi objek pengenaan cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK).
Pelaksana di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Boy Riansyah mengatakan rencana objek cukai MBDK adalah minuman berpemanis yang mengandung gula, pemanis alami, dan/atau pemanis buatan dalam kemasan, berupa ready to drink dan konsentrat. Produk ready to drink misalnya berupa produk minuman manis dalam botol, sedangkan konsentrat adalah produk minuman yang perlu pengenceran untuk diminum seperti sirup dan kental manis.
"Bentuk konsentrat juga bermacam-macam, ada yang berbentuk cair dan padat," katanya dalam Sosialisasi Cukai-CEFU 2023, dikutip pada Jumat (28/7/2023).
Dalam paparan yang disampaikan Boy, pemerintah juga akan memberikan pengecualian beberapa produk sebagai objek cukai MBDK. Misalnya atas produk MBDK yang diekspor, tujuan sosial, serta dimasukkan ke tempat penimbunan berikat.
Pembebasan/tidak dipungut cukai MBDK lainnya dapat pula diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK), antara lain produk yang dibuat dan dikemas nonpabrikasi (sederhana), untuk keperluan medis, serta produk madu dan jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.
Dia menjelaskan pengenaan cukai MBDK merupakan upaya pengendalian konsumsi sesuai amanat UU Cukai. Selain itu, kebijakan cukai ini juga turut mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara.
Rencana kebijakan cukai MBDK pun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap Kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak.
"Tujuannya bukan hanya untuk penerimaan negara, tetapi negara-negara di seluruh dunia menganggap diperlukan tools pengendalian dari sisi fiskal berupa cukai karena produk MBDK sangat mudah didapat, harganya murah, namun ternyata memancing konsumsi berlebihan," ujarnya.
Pemerintah berencana mengenakan cukai MBDK pada 2024. Wacana pengenaan cukai MBDK telah disampaikan pemerintah kepada DPR sejak awal 2020.
Pemerintah dan DPR kemudian mematok target penerimaan cukai MBDK untuk pertama kalinya pada APBN 2022 senilai Rp1,5 triliun. Melalui Perpres 98/2022, target itu kemudian direvisi menjadi Rp1,19 triliun.
Adapun untuk 2023, target penerimaannya ditetapkan senilai Rp3,08 triliun atau naik 158,82% dari target tahun lalu senilai Rp1,19 triliun. (sap)
