Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

UU HPP Sah, Program Pengungkapan Sukarela Berlangsung 6 Bulan di 2022

A+
A-
42
A+
A-
42
UU HPP Sah, Program Pengungkapan Sukarela Berlangsung 6 Bulan di 2022

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keterangan usai mengunjungi lokasi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang program pengungkapan sukarela selama 6 bulan pada 2022 mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru saja disahkan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan program pengungkapan sukarela akan berlangsung mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Menurutnya, program itu akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya menjadi lebih patuh.

"Program yang akan berjalan selama 6 bulan. Ini perlu dicatat, 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, [pemerintah] akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016/2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020," katanya, Kamis (7/10/2021)

Baca Juga: Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Yasonna mengatakan program pengungkapan sukarela menjadi upaya pemerintah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Selain itu, penyelenggaraan program tersebut juga berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Merujuk teori tentang kepatuhan yang didukung penelitian empiris di berbagai negara, Yasonna menyebut kebijakan ini memfasilitasi iktikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka masuk ke dalam sistem administrasi pajak. Cara ini pun diyakini bisa meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang.

Meski demikian, program itu tetap harus diikuti upaya pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta memberikan perlakuan yang adil dan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yang sudah patuh dan berisiko rendah. Dalam konteks tersebut, Yasonna menilai program pengungkapan sukarela menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan.

Baca Juga: Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

"Untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan dan memfasilitasi wajib pajak yang sungguh-sungguh ingin patuh, prinsip umum yang menjadi komitmen pemerintah dan DPR adalah besaran tarif PPh final yang lebih tinggi dibandingkan tarif tebusan saat program pengampunan pajak," ujarnya.

Yasonna menambahkan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi salah satu tujuan penting dari pengesahan RUU HPP. Selain itu, tujuan lain yang diharapkan pemerintah yakni meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara; mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; serta melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. (sap)

Baca Juga: Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum
Topik : UU HPP, RUU HPP, RUU KUP, PPN, PPh, DPR, nasional, Sri Mulyani, Yasonna Laoly

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Dapat Surat Imbauan Tapi Tidak Ikut PPS, DJP Akan Tindaklanjuti

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kesempatan Terakhir! DJP Imbau Wajib Pajak Segera Ikut PPS

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak WP Ikut PPS, Menteri ATR Samakan Patuh Pajak dengan Bela Negara

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2