Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

UU Cipta Kerja Cacat Formil, Jokowi Pastikan Investasi Tetap Terjamin

A+
A-
2
A+
A-
2
UU Cipta Kerja Cacat Formil, Jokowi Pastikan Investasi Tetap Terjamin

Presiden Jokowi dan jajarannya memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (29/11/2021). (foto: istimewa)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) menilainya bersifat inkonstitusional secara bersyarat.

Jokowi mengatakan MK dalam putusannya memerintahkan pemerintah dan DPR melakukan sejumlah perbaikan atas UU Cipta Kerja. Meski demikian, UU Cipta Kerja dan peraturan turunan yang telah terbit tetap berlaku sehingga memberikan kepastian bagi investor di Indonesia.

"Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin," katanya, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Jokowi mengatakan komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus berjalan. Dia juga memastikan akan tetap memimpin pemberian kepastian hukum dan dukungan untuk kemudahan investasi di Indonesia.

Meski demikian, pemerintah tetap menghormati putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Jokowi pun memerintahkan para menteri koordinator dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK secepatnya.

Menurutnya, kendati MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku tetapi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lambat 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan perbaikan.

Baca Juga: Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

"Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK," ujarnya.

Sebelumnya, putusan MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. MK berpendapat proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan dinyatakan cacat formil.

Meski cacat formil, MK menyatakan UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional secara bersyarat. Keputusan ini diambil mengingat UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya telah banyak diimplementasikan dalam tataran praktik.

Baca Juga: Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Pemerintah dan DPR kemudian diwajibkan melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Bila tidak, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja yang bersifat omnibus atau mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Undang-undang di bidang perpajakan yang direvisi melalui UU Cipta Kerja antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). (sap)

Baca Juga: Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya
Topik : UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, UU PPh, UU PPN, UU KUP, Jokowi, investasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Juli 2022 | 17:30 WIB
IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

4 Proyek IKN Dikerjakan Korsel, Ada Immersed Tunnel Menuju Balikpapan

Jum'at, 29 Juli 2022 | 10:30 WIB
KERJA SAMA BILATERAL

Oleh-oleh dari Korea, Jokowi Bawa Komitmen Investasi Pembangunan IKN

Kamis, 28 Juli 2022 | 16:30 WIB
KINERJA INVESTASI

Ditemui Jokowi, Bos Hyundai Komitmen Ekspansi Proyek Mobil Listrik

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor