Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Utak-atik Kebijakan PPN Sembako, Begini Saran Pakar

A+
A-
1
A+
A-
1
Utak-atik Kebijakan PPN Sembako, Begini Saran Pakar

Managing Partner DDTC Darussalam saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Hot Economy Berita Satu, Rabu (16/6/2021). 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dinilai memiliki beberapa opsi dalam mengubah kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) khususnya terkait dengan barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan terdapat tiga skema dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan aturan baru PPN atas sembako untuk tetap menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

"Ada tiga skema yang bisa diutak-atik dan tinggal dipilih mana yang lebih tepat," katanya dalam acara Hot Economy Berita Satu, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Pertama, pemerintah tidak memberikan pengecualian PPN terhadap sembako dan mendistribusikan hasil pungutan PPN dari sembako kepada kelompok yang terdampak negatif melalui saluran belanja sosial.

Kedua, menerapkan sistem multitarif PPN atas barang dan jasa tertentu. Ketiga, memberlakukan tarif PPN sebesar 0% untuk beberapa komoditas barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Darussalam berpendapat opsi pertama dengan tidak memberikan fasilitas pengecualian PPN sebagai pilihan paling ideal. Menurutnya, opsi tersebut tidak mendistorsi prinsip netralitas PPN sebagai pajak atas konsumsi.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Selain itu, lanjutnya, opsi pertama tersebut juga akan memperkuat fungsi pajak sebagai alat distribusi ekonomi dari orang mampu kepada kelompok yang tidak mampu dalam struktur masyarakat.

Opsi pertama ini juga diperkuat dengan hasil penelitian terhadap 31 negara pada 2020 yang menunjukkan pengecualian PPN pada bahan kebutuhan pokok tidaklah tepat sasaran. Hal ini dikarenakan kelompok orang mampu dan kaya secara finansial justru tidak membayar pajak karena barang yang dibeli masuk kategori pengecualian pajak.

Untuk itu, pengecualian dalam PPN justru tidak mencerminkan rasa keadilan karena sesungguhnya memberikan insentif kepada yang mampu membayar pajak.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Pemerintah, lanjut Darussalam, bisa merujuk kebijakan PPN di Bolivia. Negara Amerika Latin itu tetap memungut PPN atas barang kebutuhan pokok dan hasil pungutan tersebut lantas didistribusikan dalam belanja negara kepada kelompok prioritas.

"Negara Bolivia adalah salah satu contoh negara yang tetap mengenakan PPN atas barang pokok agar fasiltas PPN tepat sasaran." ujarnya. (rig)

Baca Juga: Cek di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2021
Topik : kebijakan pajak, darussalam, pengecualian PPN, keadilan pajak, RUU KUP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Kamis, 17 Juni 2021 | 10:12 WIB
Pengenaan PPN dapat dilakukan namun diiringi dengan alokasi pendapatan pajak yang merata ke seluruh sektor sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pajak yang dibayarkannya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPKM Berlanjut, Jokowi Minta Pengusaha Tahan Banting

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP