Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Update Soal Konsensus Global Pajak Digital, Ini Kata Kemenkeu

A+
A-
0
A+
A-
0
Update Soal Konsensus Global Pajak Digital, Ini Kata Kemenkeu

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyebut Kemenkeu tengah memantau situasi perumusan konsensus global secara cermat pada periode akhir jelang tenggat akhir tahun ini.

Menurut Yon, pembahasan konsensus global oleh The Inclusive Framework (IF) on BEPS yang terdiri dari 137 negara masuk tahap krusial. Pembahasan tahap akhir akan menentukan hasil akhir kesepakatan dapat dicapai atau butuh waktu lebih lama.

"Pada minggu ini IF akan kembali bertemu dan ini menjadi saat yang krusial terkait proposal konsensus terkait pilar one dan pilar two," katanya dalam webinar bertajuk 'Current Updates International Taxation Development', Selasa (6/10/2020).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Proyek yang Dapat Insentif Pajak Daerah Bakal Selektif

Yon menyatakan pemerintah berkomitmen untuk menunggu kesepakatan internasional dalam memajaki penghasilan korporasi multinasional. Menurutnya, solusi global tetap menjadi pilihan terbaik dalam menjawab tantangan perpajakan ekonomi digital.

Pemerintah, lanjutnya, tetap aktif mempersiapkan alternatif kebijakan perpajakan untuk entitas bisnis digital lintas yurisdiksi. Salah satu yang sudah mulai berjalan adalah penerapan PPN bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Saat ini, Indonesia juga tetap aktif mengikuti perkembangan perpajakan internasional. Salah satunya ikut serta dalam ratifikasi Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) melalui Perpres No.77/2019.

Baca Juga: Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

Yon menilai instrumen dalam MLI memberikan kadar kepastian yang lebih baik untuk wajib pajak, terutama menghindari terjadinya sengketa dengan otoritas pajak dalam hal transaksi lintas negara. Perubahan P3B Indonesia dengan negara mitra secara efektif mulai efektif berlaku per 1 Januari 2021.

"Ratifikasi Perpres 77/2019 sudah dilaporkan ke OECD pada April 2020 dan mulai berlaku (entry into force) pada 1 Agustus 2020. Perubahan itu mulai berlaku efektif (entry into effect) pada Januari 2021," tutur Yon. (rig)

Baca Juga: Tarif Pajak Bakal Naik Tahun Depan, Kelas Menengah Diminta Bersiap
Topik : webinar, pajak digital, konsensus global, oecd, ekonomi digital, pajak penghasilan, kementerian keua
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 15 November 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 13 November 2020 | 15:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Jum'at, 13 November 2020 | 15:01 WIB
LAPORAN OECD
Jum'at, 13 November 2020 | 08:51 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 18:20 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 18:09 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 30 November 2020 | 17:48 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 17:33 WIB
ROKOK ILEGAL
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK