KPP PRATAMA MOJOKERTO

UMKM Perlu Punya NPWP untuk Dapatkan Permodalan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 Agustus 2022 | 15:00 WIB
UMKM Perlu Punya NPWP untuk Dapatkan Permodalan

Ilustrasi.

MOJOKERTO, DDTCNews – KPP Pratama Mojokerto menjadi salah satu narasumber dalam sebuah kegiatan yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto pada 22 Juli 2022.

Dalam acara bertajuk Fasilitasi Akses Permodalan UMKM itu, KPP Pratama Mojokerto menyebut UMKM perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar lebih mudah mendapatkan suntikan modal dari lembaga keuangan.

“Salah satu hal penting untuk bisa mendapatkan fasilitas permodalan adalah memiliki NPWP,” sebut Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Mojokerto Wulan Nur Andari Kusumawati seperti dikutip dari laman DJP, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga:
Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Selain itu, lanjut Wulan, KPP juga menyosialisasikan peraturan baru mengenai pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dia juga menginformasikan bahwa KPP membuka helpdesk untuk memberikan layanan NPWP bagi peserta kegiatan. Layanan yang diberikan berupa asistensi pendaftaran NPWP dan layanan konsultasi perpajakan lain.

KPP Pratama Mojokerto berharap kerja sama yang dijalin dengan Disperindag Kota Mojokerto dapat berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang lain. Harapannya, kerja sama antara dua instansi tersebut dapat mendukung kemajuan UMKM.

Baca Juga:
Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Sementara itu, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan Pemkot Mojokerto berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, pemkot berkomitmen untuk terus mendukung segala upaya pengembangan UMKM.

Sekadar informasi, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:00 WIB SE-1/PJ/2024

Sebelum Pemeriksaan Bukper, DJP Harus Lakukan Penelaahan