Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2021 senilai US$416,4 miliar atau sekitar Rp5.965 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan posisi ULN tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya, dengan penurunan senilai US$422,3 miliar. Secara tahunan, posisi ULN pada November 2021 turun 0,1%.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Erwin mengatakan posisi ULN pemerintah pada Oktober 2021 tercatat senilai US$202,2 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$204,9 miliar. Hal itu menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 0,7%, setelah tumbuh 2,5% pada Oktober 2021.

Penurunan posisi ULN pemerintah terutama disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS (US Treasury) pasca-Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.

Di sisi lain, pemerintah pada November 2021 juga menandatangani pinjaman dari lembaga multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program penanganan Covid-19, salah satunya dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) melalui program Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19.

Baca Juga: Tren Berlanjut, Utang Luar Negeri Indonesia Turun ke Rp6.060 Triliun

Erwin menyebut penarikan ULN dalam periode November 2021 masih diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurutnya, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Rasio Utang Tembus 40,39%, Kepala BKF: Masih Terkelola dengan Baik

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat senilai US$205,2 miliar pada November 2021, menurun dari bulan sebelumnya yang senilai US$208,3 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada periode sebelumnya sebesar 1,0%.

Menurut Erwin perkembangan ini disebabkan kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan korporasi bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 5,4% dan 1,0% sejalan dengan pelunasan ULN yang jatuh tempo selama periode November 2021.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,4% dari total ULN swasta.

Baca Juga: Buat Bayar Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$135,7 Miliar Per April

ULN tersebut juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,7% terhadap total ULN swasta.

Secara umum, Erwin menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2021 juga tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,5%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,1%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia juga dinilai tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 89,0% dari total ULN.

Baca Juga: Temukan Modus Penipuan Soal Amnesti Pajak, BI Minta Masyarakat Waspada

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujarnya. (sap)

Topik : utang pemerintah, utang luar negeri, utang Indonesia, ULN, Bank Indonesia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Februari 2022 | 14:45 WIB
SUKUK NEGARA RITEL SR016

Ini Keuntungan Investasi Sukuk Ritel SR016, Pajak Lebih Rendah

Jum'at, 25 Februari 2022 | 11:00 WIB
SUKUK NEGARA RITEL SR016

Pemerintah Tawarkan Sukuk Ritel SR016 dengan Kupon 4,95%, Tertarik?

Kamis, 24 Februari 2022 | 14:00 WIB
KINERJA FISKAL

Wah, Kini Indonesia Lebih Banyak Lunasi Utang Daripada Tarik yang Baru

Kamis, 24 Februari 2022 | 09:30 WIB
APBN 2022

Akhir Januari 2022, Utang Pemerintah Tembus Rp6.919 Triliun

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus