Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Transfer DBH Pajak Ditunda Jika Pemda Tak Tetapkan Siaga Darurat Asap

A+
A-
0
A+
A-
0
Transfer DBH Pajak Ditunda Jika Pemda Tak Tetapkan Siaga Darurat Asap

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menuntut penanganan serius kebakaran hutan di Kantor Gubernur Kalbar, di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2/2021). Gubernur Kalbar Sutarmidji sendiri mengancam akan menunda transfer dana bagi hasil pajak daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak menetapkan status siaga darurat asap di wilayahnya. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc)

PONTIANAK, DDTCNews - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengancam akan menunda transfer dana bagi hasil (DBH) pajak daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak menetapkan status siaga darurat asap di wilayahnya.

Sutarmidji mengatakan telah menetapkan status Kalbar sebagai siaga darurat asap, sehingga harus diikuti pemda di level kabupaten/kota yang juga terdampak.

Dia juga sudah memerintahkan penetapan status siaga darurat itu kepada sejumlah pemda, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kubu Raya. "[Sanksi] itu juga efektif ketika kami melakukannya dalam penanganan Covid," katanya, seperti dikutip Jumat (26/2/2021).

Sutarmidji mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menyebabkan masalah kabut asap yang membahayakan masyarakat. Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang bahkan langsung menetapkan status siaga karhutla.

Bencana karhutla tersebut terjadi secara merata di beberapa kabupaten/kota di Kalbar, yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sambas.

Menurut Sutarmidji, seperti dilansir wartapontianak.pikiran-rakyat.com, penanganan karhutla akan lebih cepat selesai jika pemda menetapkan status siaga darurat. Jika bupati/walikota tetap bandel, dia mengancam akan menjatuhkan beberapa sanksi.

Sanksi pertama, membiarkan pemda menyelesaikan sendiri masalah karhutla yang terjadi di wilayahnya. Opsi lainnya, Sutarmidji akan menunda transfer DBH bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota.

Ancaman sanksi serupa pernah dia terapkan untuk mendorong pemda mengirimkan minimum 200 sampel hasil swab Covid-19 setiap pekan demi mempercepat penanganan pandemi. Dia mengklaim ancaman itu cukup jitu karena tidak ada pemda yang ingin transfer DBH pajaknya ertunda. (Bsi)

Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Senin, 12 April 2021 | 12:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)