PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Transfer DBH Pajak Ditunda Jika Pemda Tak Tetapkan Siaga Darurat Asap

Dian Kurniati | Minggu, 28 Februari 2021 | 09:01 WIB
Transfer DBH Pajak Ditunda Jika Pemda Tak Tetapkan Siaga Darurat Asap

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menuntut penanganan serius kebakaran hutan di Kantor Gubernur Kalbar, di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2/2021). Gubernur Kalbar Sutarmidji sendiri mengancam akan menunda transfer dana bagi hasil pajak daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak menetapkan status siaga darurat asap di wilayahnya. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc)

PONTIANAK, DDTCNews - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengancam akan menunda transfer dana bagi hasil (DBH) pajak daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak menetapkan status siaga darurat asap di wilayahnya.

Sutarmidji mengatakan telah menetapkan status Kalbar sebagai siaga darurat asap, sehingga harus diikuti pemda di level kabupaten/kota yang juga terdampak.

Dia juga sudah memerintahkan penetapan status siaga darurat itu kepada sejumlah pemda, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kubu Raya. "[Sanksi] itu juga efektif ketika kami melakukannya dalam penanganan Covid," katanya, seperti dikutip Jumat (26/2/2021).

Baca Juga:
Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Sutarmidji mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menyebabkan masalah kabut asap yang membahayakan masyarakat. Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang bahkan langsung menetapkan status siaga karhutla.

Bencana karhutla tersebut terjadi secara merata di beberapa kabupaten/kota di Kalbar, yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sambas.

Menurut Sutarmidji, seperti dilansir wartapontianak.pikiran-rakyat.com, penanganan karhutla akan lebih cepat selesai jika pemda menetapkan status siaga darurat. Jika bupati/walikota tetap bandel, dia mengancam akan menjatuhkan beberapa sanksi.

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Sanksi pertama, membiarkan pemda menyelesaikan sendiri masalah karhutla yang terjadi di wilayahnya. Opsi lainnya, Sutarmidji akan menunda transfer DBH bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota.

Ancaman sanksi serupa pernah dia terapkan untuk mendorong pemda mengirimkan minimum 200 sampel hasil swab Covid-19 setiap pekan demi mempercepat penanganan pandemi. Dia mengklaim ancaman itu cukup jitu karena tidak ada pemda yang ingin transfer DBH pajaknya ertunda. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik :
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi