SENGKETA PAJAK

Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak

Muhamad Wildan | Minggu, 10 Desember 2023 | 17:45 WIB
Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat kinerja otoritas pajak pada tingkat peninjauan kembali (PK) masih rendah.

Dari total 3.497 permohonan PK yang diajukan oleh DJP pada 2022, hanya 77 ada permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam 1 tahun, MA menolak 3.393 permohonan PK yang diajukan oleh DJP.

"Untuk meningkatkan kinerja penanganan PK, DJP tengah membangun knowledge management system (KMS) sengketa pajak," tulis DJP dalam laporan tahunannya, dikutip pada Minggu (10/12/2023).

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Kemudian, dari total 1.952 permohonan PK yang diajukan wajib pajak, 1.556 di antaranya ditolak oleh MA atau memenangkan DJP.

KMS sengketa pajak adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan referensi dan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan MA. Aplikasi juga memuat pendapat DJP, pendapat wajib pajak, pertimbangan dan amar putusan majelis hakim, serta hasil evaluasi atas putusan majelis hakim.

Selain mengembangkan aplikasi KMS sengketa pajak, DJP juga menyusun parameter evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan mengirimkan umpan balik kepada direktorat terkait atas hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak.

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

DJP juga menyusun buku kapita selekta yang berisi kumpulan sengketa berulang. Buku tersebut turut menyertakan statistik kemenangan sengketa dan kajian atas suatu sengketa.

Sebagai informasi, PK merupakan upaya hukum luar biasa kepada MA untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.

PK sering kali ditempuh karena wajib pajak ataupun otoritas pajak belum puas dengan putusan banding dari Pengadilan Pajak. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu