Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Tidak Taat Pajak, Lima Hotel Ini Ditempeli Spanduk Penunggak Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tidak Taat Pajak, Lima Hotel Ini Ditempeli Spanduk Penunggak Pajak

Tim yustisi Pemkot Kendari memasang spanduk pemberitahuan penunggakan pajak. (foto: Sri Rahayu/zonasultra)

KENDARI, DDTCNews—Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara memberikan sanksi kepada sejumlah hotel yang belum taat pajak dengan cara menempelkan spanduk yang menandakan hotel bersangkutan menunggak pajak daerah.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Sri Yusnita mengatakan sebanyak lima hotel sudah ditempeli spanduk tersebut. Menurutnya, lima hotel itu sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak tiga kali sebelumnya.

“Setelah disurati tidak ada niatan untuk menyelesaikan maka tim yustisi kami turun langsung melakukan pemasangan plang di hotel tersebut,” kata Sri Yusnita di Kendari, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Siap-siap Bayar Pajak, Lurah dan Camat Mulai Sebar SPPT PBB

Sri memaparkan lama tunggakan pajak dari kelima hotel itu mulai dari 11 bulan hingga 5 tahun. Hotel yang menunggak pajak pun ditemui secara langsung oleh tim yustisi, terdiri dari Satpol PP, kejaksaan negeri, TNI, polisi, serta BPPRD

Setelah pemasangan spanduk, lanjut Sri, kelima hotel tersebut diberikan waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika tidak, Pemkot Kendari tidak segan-segan mencabut izin usaha kelima hotel tersebut.

“Jadi plangnya itu tidak boleh dicabut sampai objek pajak ini menyelesaikan tunggakannya. Kami juga sudah berikan kebijakan boleh dicicil jika nilainya terlalu besar,” kata Sri Yusnita dilansir dari zonasultra.

Baca Juga: Waduh, Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat Karena Corona

Sri menilai pemasangan spanduk merupakan salah satu cara penagihan pajak. Penagihan itu diklaim sebagai pendekatan humanis dari pemkot. Untuk itu, wajib pajak yang menunggak pajak diharapkan untuk segera melunasi utang pajaknya.

Dalam penagihan piutang pajak, BPPRD mengaku sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun tata cara pembayaran, pemungutan pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari No.2/2011. (rig)

Baca Juga: Pajak Daerah Dibebaskan 2 Bulan, Ini Syaratnya

“Setelah disurati tidak ada niatan untuk menyelesaikan maka tim yustisi kami turun langsung melakukan pemasangan plang di hotel tersebut,” kata Sri Yusnita di Kendari, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Siap-siap Bayar Pajak, Lurah dan Camat Mulai Sebar SPPT PBB

Sri memaparkan lama tunggakan pajak dari kelima hotel itu mulai dari 11 bulan hingga 5 tahun. Hotel yang menunggak pajak pun ditemui secara langsung oleh tim yustisi, terdiri dari Satpol PP, kejaksaan negeri, TNI, polisi, serta BPPRD

Setelah pemasangan spanduk, lanjut Sri, kelima hotel tersebut diberikan waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika tidak, Pemkot Kendari tidak segan-segan mencabut izin usaha kelima hotel tersebut.

“Jadi plangnya itu tidak boleh dicabut sampai objek pajak ini menyelesaikan tunggakannya. Kami juga sudah berikan kebijakan boleh dicicil jika nilainya terlalu besar,” kata Sri Yusnita dilansir dari zonasultra.

Baca Juga: Waduh, Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat Karena Corona

Sri menilai pemasangan spanduk merupakan salah satu cara penagihan pajak. Penagihan itu diklaim sebagai pendekatan humanis dari pemkot. Untuk itu, wajib pajak yang menunggak pajak diharapkan untuk segera melunasi utang pajaknya.

Dalam penagihan piutang pajak, BPPRD mengaku sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun tata cara pembayaran, pemungutan pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari No.2/2011. (rig)

Baca Juga: Pajak Daerah Dibebaskan 2 Bulan, Ini Syaratnya
Topik : penunggak pajak, hotel, wajib pajak tidak taat, spanduk, kendari, daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Kamis, 02 April 2020 | 11:04 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Rabu, 01 April 2020 | 11:55 WIB
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Selasa, 31 Maret 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAMBI
Selasa, 31 Maret 2020 | 07:00 WIB
KOTA GORONTALO
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA