AUDIT KEUANGAN NEGARA

Terima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPK Mulai Lakukan Audit

Muhamad Wildan | Senin, 03 April 2023 | 10:00 WIB
Terima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPK Mulai Lakukan Audit

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 unaudited dari pemerintah.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan penyusunan LKPP, laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara 2022 kini menjadi menantang seiring dengan dimulainya penggunaan modul Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti).

"Pemerintah harus dapat menjamin penggunaan Sakti dalam proses penyusunan LKKL ini tidak akan mengurangi kualitas LKKL yang dihasilkan," ujar Isma, dikutip pada Senin (3/4/2023).

Baca Juga:
Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Dengan sistem tersebut, lanjut Isma, pemerintah mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN pada seluruh kementerian/lembaga.

Tantangan dalam penyusunan LKPP 2022 juga timbul akibat penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), penyaluran dana bagi hasil secara nontunai melalui treasury deposit facility, dan penggabungan 5 K/L menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut BPK sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut terhadap LKPP yang disampaikan pemerintah dalam 6 tahun terakhir ini.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Menurutnya, opini WTP atas LKPP 2016 hingga LKPP 2021 merupakan kualitas yang perlu untuk terus dipertahankan pemerintah dalam menjaga keuangan negara.

"Harapan pemerintah, komunikasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus dipertahankan," tutur Sri Mulyani.

Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menuturkan BPK akan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:
Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Mengenai hasil pemeriksaan sebelumnya, Daniel meminta pemerintah untuk berupaya mencegah timbulnya permasalahan berulang.

"Saya mengharapkan inspektorat K/L atau BPKP dapat melaksanakan perannya secara optimal untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut," ujar Daniel. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System