Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Bidang Cukai

A+
A-
0
A+
A-
0
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Bidang Cukai

KEBERATAN menjadi hal lumrah yang dilakukan ketika wajib pajak menyatakan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan otoritas pajak dan/atau kepabeanan.

Saat ini, literatur mengenai keberatan pajak sudah banyak dibahas. Namun, tidak dengan topik keberatan dalam bidang cukai. Artikel ini akan membahas tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang cukai.

Ketentuan terkait dengan tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaiannya di bidang cukai diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) beserta aturan pelaksanaannya.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kemudian, ketentuan lebih terperinci ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (PMK 51/2017) dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (PER-15/2017).

UU Cukai dan PER-15/2017 tidak menjabarkan definisi keberatan dalam bidang cukai. Namun, sesuai dengan Pasal 41 UU Cukai, orang yang berkeberatan atas pendapat pejabat bea dan cukai dalam penegakan undang-undang ini, yang mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan.

Keberatan di bidang cukai diajukan kepada dirjen bea dan cukai dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan. Apabila batasan jangka waktu 30 hari tersebut dilewati, hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur.

Baca Juga: RUU Larangan Minuman Beralkohol Digodok, Begini Masukan Bea Cukai

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PMK 51/2017, keberatan harus diajukan kepada dirjen bea dan cukai secara tertulis dengan surat keberatan. Terhadap satu penetapan hanya dapat diajukan satu kali keberatan dalam satu pengajuan surat keberatan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat pembuatan surat keberatan diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PMK 51/2017.

Pertama, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Kedua, diajukan dengan menyebutkan alasan keberatan. Ketiga, ditandatangani orang yang berhak, yaitu orang pribadi atau pengurus yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, dalam hal diajukan badan hukum. Dalam hal ini, orang yang berhak menandatangani harus dibuktikan dengan fotokopi bukti identitas diri atau akta perusahaan dan perubahannya.

Keempat, dilampiri bukti penerimaan jaminan (BPJ), bukti penerimaan negara (BPN) sebesar tagihan yang harus dibayar, atau surat pernyataan bahwa barang impor masih berada di kawasan pabean yang telah divalidasi pejabat bea dan cukai.

Baca Juga: Diterapkan Tahun Depan, Cukai Kantong Plastik Dipatok Rp700/Lembar

Kelima, dilampiri fotokopi penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan keberatan. Keenam, dilampiri surat kuasa khusus, dalam hal dikuasakan. Adapun berkas permohonan keberatan dinyatakan lengkap apabila memenuhi enam poin persyaratan di atas.

Selanjutnya, berkas permohonan keberatan disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya melalui kantor bea dan cukai yang menerbitkan penetapan. Merujuk Pasal 7 PER-15/2017, perbaikan surat keberatan dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan oleh pejabat bea dan cukai.

Surat keberatan yang diperbaiki harus disampaikan kembali sebelum jangka waktu pengajuan permohonan keberatan terlampaui.

Baca Juga: Mulai Oktober, Otoritas Wajibkan Produk Rokok Ditempel Stempel Khusus

Dalam pengajuan keberatan, wajib pajak juga diwajibkan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PER-15/2017.

Dalan konteks cukai, jaminan dapat berbentuk jaminan tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi berupa excise bond. Jaminan tersebut harus memiliki masa penjaminan selama 60 hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas permohonan keberatan dan memiliki masa pengajuan klaim jaminan selama 30 hari.

Mengacu pada Pasal 41 ayat (3) UU Cukai, dirjen bea dan cukai akan memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan. (kaw)

Baca Juga: Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Topik : kelas pajak, cukai, kelas cukai, keberatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 September 2021 | 18:20 WIB
AGENDA PERPAJAKAN

Ada Webinar Gratis Soal Cukai Hasil Tembakau, Berminat?

Kamis, 02 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Tarif Cukai Rokok 2022 Digodok, Pemerintah Kumpulkan Masukan Pengusaha

Kamis, 02 September 2021 | 15:02 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (1)

Memahami Definisi, Tujuan, dan Pengaturan Supertax Deduction

Kamis, 02 September 2021 | 12:30 WIB
APLIKASI BEA CUKAI

Bea Cukai Mempermudah Pengeluaran Barang Pengguna Fasilitas KITE

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini