Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tarif PPh Final Bunga Obligasi Mau Turun, Ini Respons Pelaku Usaha

A+
A-
10
A+
A-
10
Tarif PPh Final Bunga Obligasi Mau Turun, Ini Respons Pelaku Usaha

Pekerja melihat telepon pintarnya dengan latar belakang layar pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Para pelaku usaha menilai rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bunga obligasi dari 15% menjadi 10% akan membuat surat berharga negara (SBN) makin menarik. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj)

JAKARTA, DDTCNews - Para pelaku usaha menilai rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bunga obligasi dari 15% menjadi 10% akan membuat surat berharga negara (SBN) makin menarik.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono mengatakan dengan imbal hasil yang diterima pembeli SBN yang cenderung menurun seiring dengan suku bunga acuan, penurunan tarif PPh final bunga obligasi adalah langkah yang tepat..

"Rencana ini sangat kondusif tidak hanya bagi orang pribadi, tapi juga korporasi. SBN juga dibeli oleh korporasi seperti asuransi dan dana pensiun," ujar Herman di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Baca Juga: Pemprov DKI Diminta Sesuaikan Lagi Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan

Dengan defisit anggaran yang juga masih di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) hingga 2022, artinya kebutuhan pembiayaan utang pemerintah juga masih tinggi hingga tahun depan.

Tarif PPh final bunga obligasi yang lebih menarik ini nantinya akan membantu Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang.

Di lain pihak, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan penurunan tarif PPh final bunga obligasi dapat mendorong pendalaman pasar keuangan.

Baca Juga: Mau Ikut SPMB PKN STAN? Siapkan Biaya Pendaftaran Rp350.000

Dengan tarif PPh final bunga obligasi yang lebih rendah, imbal hasil yang diperoleh investor akan lebih tinggi. Hal ini akan mempermudah korporasi memperoleh pendanaan.

"Kemudahan pendanaan pada akhirnya juga akan meningkatkan output perekonomian yang akhirnya juga adanya pembayaran PPh ataupun PPN menjadi lebih besar," ujar Siddhi.

Tarif PPh final bunga obligasi dan PPh Pasal 26 bunga obligasi yang sama-sama sebesar 10% juga menciptakan equal treatment bagi investor. Dengan demikian, investor tidak perlu menempatkan dananya ke luar negeri untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi.\

Baca Juga: Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan penurunan tarif PPh final bunga obligasi adalah langkah yang tepat.

Meski tarif PPh final bunga obligasi setara dengan PPh Pasal 26 yang dikenakan bagi wajib pajak luar negeri, setidaknya tarif PPh final bunga obligasi sebesar 10% ini masih berada di bawah tarif pajak penghasilan umum yang berlaku.

Namun, Ajib menilai penurunan tarif PPh final bunga obligasi ini belum tentu mendorong korporasi menerbitkan penerbitan obligasi baru. "Untuk saat ini mungkin belum berpengaruh, tapi ke depannya mungkin [berpengaruh], apalagi dengan ekonomi yang sudah mulai menggeliat lagi," ujar Ajib.

Baca Juga: Pemkab Bakal Lunasi Tunggakan Pajak Ratusan Kendaraan Dinas

Seperti diketahui, tarif terbaru PPh final bunga obligasi sedang disusun Pusat Kebijakan Penerimaan Negara (PKPN) BKF dan DJPPR. Penurunan tarif PPh obligasi dilakukan dengan tujuan mendorong pendalaman pasar keuangan baik pada pasar obligasi korporasi maupun SBN. (Bsi)

Topik : kebijakan fiskal, tarif pph final bunga obligasi, penurunan tarif pph bunga obligasi, respons kadin,
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Senin, 12 April 2021 | 12:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 11:06 WIB
EDUKASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK