BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Â
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait dengan batalnya rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20% pada tahun ini.
Sri Mulyani menuturkan tarif PPh badan yang tetap dipatok sebesar 22% diperlukan untuk menjaga pendapatan pajak dan rasio pajak (tax ratio). Meski demikian, ia menilai tarif PPh badan Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara lain.
"Dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini, tarif PPh badan tetap 22%, tidak menjadi 20%. Ini tujuan juga untuk menjaga tax ratio dan pendapatan kita," katanya dikutip pada Minggu (6/2/2022).
Menurut Sri Mulyani, tarif PPh badan sebesar 22% tersebut cukup setara dengan negara lain. Misal, rata-rata tarif PPh badan negara anggota OECD pada 2021 sebesar 22,81%. Kemudian, rata-rata tarif PPh badan G-20 sebesar 24,17% dan Asean sebesar 22,17%.
Secara umum, lanjutnya, implementasi UU HPP menjadi bagian dari upaya pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan. Harapannya, reformasi perpajakan tersebut meningkatkan penerimaan negara, termasuk meningkatkan tax ratio secara bertahap.
Pemerintah memperkirakan reformasi dan implementasi UU HPP terhadap penerimaan perpajakan dapat meningkatkan penerimaan hingga Rp1.649,3 triliun atau setara dengan 109,2% dari target pada UU APBN 2022 senilai Rp1.510,0 triliun.
Dengan realisasi tersebut, tax ratio akan mencapai 9,22% PDB, lebih tinggi dari estimasi ketika tidak ada UU HPP yang hanya 8,44% PDB.
Tren perbaikan tax ratio diprediksi berlanjut pada masa depan seiring dengan implementasi UU HPP dan dampak reformasi perpajakan. Pada 2023, tax ratio diperkirakan dapat mencapai 9,29%. Tahun berikutnya, tax ratio mencapai 9,53% dan 10,12% pada 2025. (rig)
