PMK 73/2023

Tak Tempatkan DHE SDA di Dalam Negeri, Ada Sanksi Penangguhan Ekspor

Muhamad Wildan | Kamis, 27 Juli 2023 | 11:00 WIB
Tak Tempatkan DHE SDA di Dalam Negeri, Ada Sanksi Penangguhan Ekspor

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang sanksi bagi eksportir yang melanggar ketentuan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Beleid baru tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 73/2023.

Berdasarkan Pasal 5 PMK 73/2023, Kemenkeu melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akan mengenakan sanksi penangguhan layanan ekspor berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Penangguhan pelayanan ekspor adalah pemblokiran terhadap akses yang diberikan kepada eksportir untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan ekspor baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual," bunyi Pasal 1 angka 10 PMK 73/2023, dikutip Kamis (27/7/2023).

Baca Juga:
Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

BI berperan mengawasi kepatuhan eksportir atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke rekening khusus dan instrumen penempatan SDA, sedangkan OJK mengawasi kepatuhan eksportir dalam melaksanakan kewajiban pembuatan atau pemindahan escrow account.

Bila eksportir dinyatakan melanggar ketentuan penempatan DHE SDA di dalam negeri sebagaimana diatur dalam PP 36/2023, DJBC akan menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi kepada eksportir dan kementerian teknis terkait.

Hasil pengawasan DHE SDA serta penyampaian informasi terkait dengan pengenaan sanksi dilakukan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Bila sistem informasi belum tersedia, hasil pengawasan disampaikan melalui media lain secara elektronik.

Baca Juga:
Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

PMK 73/2023 diundangkan pada 24 Juli 2023 dan dinyatakan berlaku pada 1 Agustus 2023. Pada saat PMK 73/2023 berlaku maka PMK 98/2019 s.t.d.d PMK 135/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai informasi, PP 36/2023 mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE SDA dalam rekening khusus paling sedikit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak penempatan di rekening khusus.

Kewajiban tersebut berlaku terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) minimal US$250.000 atau nilai yang setara. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

Rabu, 15 Mei 2024 | 12:01 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan Surplus 3,56 Miliar Dolar AS pada April 2024

BERITA PILIHAN