Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Mau Bayar Pajak, Pengusaha Minuman Disandera DJP di Rutan Ponorogo

A+
A-
3
A+
A-
3
Tak Mau Bayar Pajak, Pengusaha Minuman Disandera DJP di Rutan Ponorogo

Ilustrasi.

SIDOARJO, DDTCNews—KPP Pratama Madiun menyandera seorang pengusaha minuman nonalkohol berinisial L asal Dolopo, Kabupaten Madiun di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Ponorogo.

Kepala Kanwil DJP Jatim II Lusiani mengatakan L memiliki tanggungan pajak senilai Rp3,29 miliar. Tunggakan ini berdasarkan data kewajiban membayar pajak tahun 2013 dan 2014. Adapun pemeriksaannya dilaksanakan pada 2017.

“Kami menyandera WP berinisial L setelah melalui proses panjang. Sekarang L sudah dititipkan di Rutan Ponorogo,” jelas Lusiani saat konfrensi Pers di Kanwil DJP Jatim II, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Kabupaten Ini akan Bebaskan Investor dari Pajak Daerah 2 Tahun

Dalam penyanderaan atau gijzeling itu, lanjut Lusiani, Kanwil DJP Jatim II dan KPP Pratama Madiun dibantu tim Korwas PPNS Polda Jatim. Dia juga mengklaim DJP sudah melakukan penagihan secara persuasif terhadap L.

Sayang, penagihan secara persuasif itu tidak membuahkan hasil. Selain itu, lanjut Lusiani, tak ada inisiatif dari L untuk memenuhi kewajibannya. Dengan segala pertimbangan itu, DJP lantas melakukan penyanderaan terhadap L.

Penyanderaan L ini sudah memilik hukum tetap dan sesuai dengan UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, di mana gijzeling dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki tanggungan hutang pajak minimal Rp100 juta.

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

“Buktinya saat digelar aset rising dan sertifikatnya mau disita tidak mau. Malah ngaku akan menjual aset-asetnya sendiri. Tapi, hingga turun surat penyanderaan dari Kementrian Keuangan Kemenkeu hingga disandera hari ini,” tegas Lusiani.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP Jatim II Irwan menegaskan penyanderaan L hanya akan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Adapun penyanderaan bukan masuk pada hukum pidana maupun perdata.

“Kalau yang bersangkutan sudah melunasi tanggungan pajaknya akan dikeluarkan pada saat itu juga. Meski belum 6 bulan,” tutur Irwan.

Baca Juga: DJP Mulai Telisik Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Namun, lanjutnya, jika masih belum juga membayar pada masa penyanderaan, maka akan dilakukan masa perpanjangan selama 6 bulan. Penyanderaannya pun akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

“Selama proses penyelidikan dan pemeriksaan, kami melihat wajib pajak L ini memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya. Namun, L tidak mau melunasi dan tidak punya itikad untuk membayar pajak sebagai kewajibannya itu,” ujar Irwan dilansir dari Beritajatim. (rig)

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Kendaraan, Pemprov Incar Kendaraan BDU
Topik : penyanderaan, gijzeling, penegakan hukum, djp, penunggak pajak, daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 07 April 2021 | 17:09 WIB
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rabu, 07 April 2021 | 14:48 WIB
KOTA KENDARI
Rabu, 07 April 2021 | 13:30 WIB
DDTC PODTAX
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK