Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tak Bisa Berlaku Sekejap, RUU KUP Butuh Ketentuan Peralihan?

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Bisa Berlaku Sekejap, RUU KUP Butuh Ketentuan Peralihan?

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Fraksi PDIP DPR RI mengusulkan adanya ketentuan peralihan pada Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo ketentuan peralihan perlu disiapkan agar pemerintah siap menjalankan RUU KUP serta tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

"Perlu ada ketentuan peralihan dalam pelaksanaan UU ini agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional, kesiapan administrasi pemungutan, dan transformasi struktural ekonomi," ujar Andreas dalam rapat Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Selain mengusulkan adanya ketentuan peralihan, Fraksi PDIP juga mengusulkan adanya penyesuaian RUU agar strukturnya sejalan UU 12/2011 s.t.d.d UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Perlu disesuaikan struktur agar sesuai dengan konsep omnibus law dan penamaan RUU-nya," ujar Andreas.

Andreas juga mewanti-wanti pemerintah agar perluasan basis pajak yang diusulkan melalui RUU KUP tidak menggerus daya saing serta daya beli masyarakat. Perluasan basis pajak yang dimaksud, ujarnya, justru harus mampu mengurangi distorsi perekonomian.

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Insentif pajak yang selama ini kurang tepat sasaran juga perlu dikurangi agar sistem pajak ke depan dapat lebih mencerminkan keadilan.

Kepatuhan wajib pajak yang menurut Andreas masih relatif rendah juga perlu ditingkatkan. Tujuannya, agar peningkatan PDB per kapita Indonesia dapat diikuti oleh kenaikan tax ratio.

Terlepas dari hal-hal tersebut, Andreas mengatakan fraksinya mendukung dan siap untuk terus melanjutkan pembahasan tingkat I RUU KUP. "Berdasarkan talenta Komisi XI DPR RI dan pemerintah, selama ada political will tampaknya pembahasan RUU KUP akan berjalan lancar," ujar Andreas. (sap)

Baca Juga: Lakukan Reformasi Fiskal Saat Pandemi, Wamenkeu: Kita Bangsa Pemenang

Topik : RUU KUP, UU Pajak, defisit anggaran, APBN, defisit APBN, nasional, keadilan pajak, ketentuan peralihan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DJBC Catat 39 Perusahaan Sudah Manfaatkan Relaksasi Pelunasan Cukai

Selasa, 24 Mei 2022 | 13:49 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Baru Rp80,79 Triliun

Selasa, 24 Mei 2022 | 12:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ekspor CPO Dilarang, Penerimaan Bea Keluar Rp900 Miliar Bakal Hilang

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor