BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah merancang aturan turunan terkait dengan tata cara penagihan imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Aturan turunan tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Dalam penagihan imbalan bunga, Ditjen Pajak (DJP) akan menerbitkan surat tagihan pajak (STP).
“Terhadap imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh wajib pajak hingga 2 November 2020, imbalan bunga tersebut ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak,” bunyi Pasal 9 ayat (6) RPP tersebut, Kamis (21/1/2021).
Ketentuan peralihan pada Pasal 9 poin 4 RPP itu juga menerangkan skema baru imbalan bunga yang diberikan berdasarkan hasil ketetapan, keputusan atau putusan yang diterbitkan sejak 2 November 2020. Selanjutnya, berlaku terhadap penghitungan imbalan bunga yang dimulai sebelum 2 November 2020.
“Imbalan bunga dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan keputusan menteri keuangan yang mengatur mengenai tarif bunga sebagai dasar penghitungan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk November 2020," tulis Pasal 9 poin 4 RPP.
Sebelumnya, DJP menyampaikan aturan terkait dengan hak menerbitkan STP untuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan belum diatur dengan jelas di antaranya soal penerbitan STP untuk menagih imbalan bunga.
Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Arif Yanuar mengatakan ketentuan ini belum ada sebelumnya sehingga saat ada koreksi terhadap pemberian bunga, otoritas mengalami kesulitan dalam penagihan.
“Ini untuk memberikan kepastian hukum bahwa kalau ada imbalan bunga yang sudah terlanjur diberikan tetapi seharusnya tidak diberikan, ini dapat kami tagih kembali dengan STP," katanya. (rig)
