Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Susun Perdirjen Pajak Soal APA, DJP Beri Insentif WP Terdampak Corona

A+
A-
5
A+
A-
5
Susun Perdirjen Pajak Soal APA, DJP Beri Insentif WP Terdampak Corona

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas akan segera merevisi peraturan dirjen (perdirjen) pajak mengenai kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA).

Nantinya, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-69/PJ/2010 akan diubah. Langkah ini merupakan implikasi keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020. Simak artikel ‘Beleid Lama Dicabut, Ini PMK Baru Soal Advance Pricing Agreement’.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan ada beberapa aspek yang dipertimbangkan masuk dalam perdirjen pajak yang baru. Salah satunya adalah insentif bagi wajib pajak untuk dapat mengajukan proposal APA sesuai kondisi pandemi Covid dalam hal terdampak.

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

“Kita akan memberikan semacam pengecualian pada 2020 dan mungkin 2021. Dengan demikian, wajib pajak dimungkinkan untuk diberi pengecualian khusus untuk tahun dimana Covid-19 ini sangat berdampak di Indonesia. Ini kita atur pada perdirjen," ujar John, Kamis (16/7/2020).

Seperti diketahui, dalam PMK 22/2020, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar wajib pajak dapat mengajukan APA. Salah satunya adalah usulan penentuan harga transfer dalam permohonan APA dibuat berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Penentuan harga transfer itu tidak mengakibatkan laba operasi wajib pajak lebih kecil daripada laba operasi yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) badan tiga tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

John tidak menjelaskan lebih detail skema insentif tersebut. Namun, selain insentif bagi wajib pajak terdampak Covid-19, dalam perdirjen itu juga akan memuat opsi bagi wajib pajak untuk melakukan perundingan APA Unilateral (UAPA) bila perundingan APA Bilateral (BAPA) dihentikan karena tidak tercapainya kesepakatan atau dicabutnya permohonan BAPA.

“Ini sudah kita temukan beberapa wajib pajak memanfaatkan opsi ini. Ini akan kita atur lebih jelas pada peraturan dirjen pajak," ujar John.

Lebih lanjut, John menerangkan prosedur pembatalan APA juga akan dipertegas melalui perdirjen pajak. Nantinya, wajib pajak akan diberikan waktu untuk mengklarifikasi data yang diperoleh DJP sebelum APA dibatalkan.

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Selain itu, peraturan dirjen pajak terkait dengan APA juga akan memberikan kepastian hukum berupa penegasan mengenai dokumen wajib pajak selama proses penentuan APA yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

"Ini kita atur agar ada kepastian hukum bagi wajib pajak," imbuh John.

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan APA adalah perjanjian tertulis antara DJP dengan wajib pajak atau DJP dan otoritas mitra perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang melibatkan wajib pajak, untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba dimuka. (kaw)

Baca Juga: Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Topik : Advance Pricing Agreement, APA, DJP, sengketa pajak,PMK 22/2020, PER-69/2010

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 16:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Punya Tunggakan Hingga Rp3 Miliar, Aset Wajib Pajak Disita DJP

Rabu, 01 Desember 2021 | 12:00 WIB
KINERJA FISKAL

Wamenkeu: Kebijakan Fiskal Harus Mengarah ke Penciptaan Lapangan Kerja

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kebutuhan Insentif Pajak Berubah Saat Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menimbang Insentif Pajak pada Tahun Depan

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK