Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sumbangan Dikecualikan Sebagai Objek PPh, Ini Ketentuan Terbarunya

A+
A-
16
A+
A-
16
Sumbangan Dikecualikan Sebagai Objek PPh, Ini Ketentuan Terbarunya

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan memerinci ketentuan bantuan, sumbangan, hingga harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh) dari sisi pihak penerima.

Ketentuan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2020 yang diperuntukkan untuk mengatur kembali PMK No. 245/2008 tentang Badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan dan sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

Pada ketentuan PMK 90/2020, bantuan atau sumbangan dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

Meski demikian, terdapat pengecualian apabila pihak penerima adalah badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial.

"Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan dan penguasaan, bantuan atau sumbangan tetap dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial," bunyi pasal 7 PMK 90/2020, Senin (27/7/2020).

Pemerintah memberikan ilustrasi mengenai hal tersebut. Misal, SMK Pelayaran G merupakan badan pendidikan yang menerima sumbangan sebuah kapal pesiar dari PT ABC. Kapal pesiar itu memiliki harga pasar Rp500 juta dan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp400 juta.

Baca Juga: Makin Sengit! Komisi Eropa Resmi Ajukan Banding Sengketa Pajak Apple

Terdapat informasi adanya hubungan penguasaan antara SMK Pelayaran G dengan PT ABC. Namun, sumbangan kapal itu tetap dikecualikan sebagai objek PPh karena SMK Pelayaran G memenuhi ketentuan pasal 7 sebagai badan pendidikan.

Selain itu, Kementerian Keuangan mengatur lebih rinci perihal pembukuan dari sumbangan yang berbentuk barang. Pada ketentuan sebelumnya, harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima sesuai dengan nilai buku dari pihak pemberi.

Kali ini, sumbangan berupa barang dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar nilai sisa buku fiskal bila pihak pemberi menyelenggarakan pembukuan.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Pengobatan Corona Harus Sesuai Standar Kemenkes

Sesuai dengan yang dicontohkan pada contoh B.3, SMK Pelayaran G mencatat sumbangan kapal tersebut berdasarkan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp400 juta dan disusutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, bila pihak pemberi sumbangan tidak menyelenggarakan pembukuan maka pihak penerima mencatat nilai perolehan dicatat sebesar nilai lain. Bila yang disumbangkan adalah harta selain tanah atau bangunan maka nilai lain yang digunakan adalah harga pasar dari harta tersebut ketika terjadi pengalihan

Bila sumbangan yang diberikan berupa tanah atau bangunan maka nilai lain yang digunakan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yang tertuang pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) saat terjadinya pengalihan.

Baca Juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%, Ada Apa?

Bila tidak terdapat SPPT PBB, nilai lain dapat didasarkan pada surat keterangan dari instansi pajak daerah terkait tempat tanah atau bangunan tersebut terdaftar.

Khusus untuk harta hibahan, harta hibahan yang diterima dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang diterima oleh pihak-pihak tertentu yakni keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima.

Sama dengan perlakuan atas bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek PPh meski terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan sepanjang pihak penerima adalah badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan. (rig)

Baca Juga: Beleid Baru! Kemenkeu Atur Tata Niaga Post Border pada INSW

Topik : pmk 90/2020, peraturan baru, kementerian keuangan, sumbangan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 14:45 WIB
PMK 128/2020
Kamis, 24 September 2020 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 24 September 2020 | 13:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 09:23 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK