Salah satu sudut jalan di Lisbon, Portugal. Partai Sosialis yang tengah berkuasa di Portugal menggulirkan wacana untuk melarang penjualan kendaraan penumpang konvensional dengan basis bahan bakar minyak (BBM) pada 2035. (Foto: beportugal.com)
LISBON, DDTCNews - Partai Sosialis yang tengah berkuasa di Portugal menggulirkan wacana untuk melarang penjualan kendaraan penumpang konvensional dengan basis bahan bakar minyak (BBM) pada 2035.
Rencana ambisius tersebut akan didukung dengan pencabutan berbagai fasilitas fiskal secara bertahap. Agenda tersebut akan masuk dalam rancangan undang-undang kerangka iklim yang tengah digodok parlemen.
"Partai mengusulkan penghapusan subsidi negara dan keringanan pajak untuk kendaraan dengan bahan bakar fosil secara bertahap hingga 2030," tulis keterangan Partai Sosialis dikutip Selasa (12/1/2021).
Rencana kebijakan yang diajukan mengacu kepada target serupa yang dilakukan oleh negara lain. Jepang misalnya, yang mencanangkan tidak ada lagi penjualan kendaraan bermotor dengan bahan bakar konvensional pada 2035.
Selain itu beberapa negara justru lebih ambisius untuk melakukan transisi sumber energi transportasi dari berbasis energi fosil ke sumber energi baru terbarukan. Inggris berkomitmen untuk melarang penjualan mobil baru dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan solar pada 2030.
Partai menargetkan konsolidasi politik domestik terkait usulan pelarangan penjualan mobil BBM pada 2035. Hal tersebut dibutuhkan karena rancangan aturan yang terkait transisi sumber energi kegiatan transportasi membutuhkan persetujuan Uni Eropa.
Sampai saat ini negara anggota Uni Eropa memiliki dua skenario tenggat waktu untuk melakukan transformasi sumber energi. Pertama blok negara seperti Denmark, Belanda, Swedia dan Irlandia yang mendorong kebijakan pelarangan penjualan mobil dengan bahan bakar fosil pada 2030.
Sementara itu, blok kedua seperti Spanyol dan Prancis mendorong tenggat waktu sampai 2040 untuk beralih kepada sumber energi ramah lingkungan.
"Spanyol dan Prancis secara tidak resmi mengusulkan 2040 dan beberapa negara Eropa dengan basis industri mobil juga telah menyarankan tenggat waktu baru," ujarnya seperti dikutip argusmedia.com. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.