TATA KELOLA ORGANISASI

Sri Mulyani Lantik 8 Pejabat Eselon II, Paling Banyak di Ditjen Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 Maret 2020 | 10:25 WIB
Sri Mulyani Lantik 8 Pejabat Eselon II, Paling Banyak di Ditjen Pajak

Beberapa pejabat yang dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (13/3/2020). 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik delapan pejabat eselon II. Salah satunya mengisi posisi Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP), menggantikan posisi Yon Arsal yang telah dilantik sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak.

Dia adalah Ihsan Priyawibawa yang sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan di Ditjen Pajak (DJP). Dia juga sempat menjabat sebagai Plt Kepala Kanwil DJP Aceh.

"Hari ini dilantik Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan yang dapat titik perhatian yang besar," katanya di Kantor Kemenkeu, Jumat (13/3/2020).

Baca Juga:
Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sri Mulyani itu menyebutkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak merupakan posisi penting karena menjadi salah satu pusat proses bisnis DJP.

Posisi tersebut juga terkait dengan sejumlah langkah agar membuat wajib pajak menjadi patuh dalam sistem administrasi pajak. Pada ujungnya, proses penggalian potensi dan peningkatan kepatuhan tersebut mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Namun satu hal yang digarisbawahi oleh Menkeu, yaitu agar rangkaian proses penggalian potensi dan upaya peningkatan kepatuhan tersebut tidak mengganggu perekonomian nasional. Hal tersebut merupakan tantangan yang tidak mudah untuk dilakukan dengan kondisi ekonomi yang tertekan saat ini.

Baca Juga:
Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

"Mendapatkan perhatian besar karena bagaimana menerjemahkan potensi dan kepatuhan menjadi penerimaan tanpa membuat takut wajib pajak," imbuhnya.

Saat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu, Ihsan juga menjadi anggota Pokja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia Tim Reformasi Perpajakan. Posisi Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan DJP digantikan oleh Edward Hamonangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga melantik Rofyanto Kurniawan sebagai Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu. Rofyanto menggantikan posisi Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang sebelumnya telah dilantik sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Catatan khusus juga diberikan Sri Mulyani kepada Rofyanto Kurniawan. Harapan besar diberikan kepadanya untuk melakukan kerja dalam mendesain anggaran negara dengan kondisi ekonomi terkini.

"Pak Rofyanto akan menjalankan tugas tidak mudah bagaimana kelola APBN dan mendesain di 2021 dengan banyaknya perubahan yang terjadi saat ini. Posisi ini merupakan salah satu dapur penting dalam mendesain APBN," imbuhnya.

Rofyanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Selama di Badan Kebijakan Fiskal, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan APBN.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Selain 8 pejabat eselon II Kemenkeu, pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga melantik satu pejabat di Sekretariat KSSK. Dia adalah Ihda Muktiyanto sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum Sekretariat KSSK.

Berikut daftar pejabat eselon II yang dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari ini.

Sekretariat Jenderal

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu
  1. Bimantara Widyajala sebagai Tenaga Pengkaji Sumber Daya Aparatur
  2. Harry Z. Suratin sebagai Tenaga Pengkaji Perencanaan Strategik

Ditjen Anggaran

  1. Rofyanto Kurniawan sebagai Direktur Penyusunan APBN

Ditjen Pajak

  1. Ikhsan Priyawibawa sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
  2. Fahrid Bachtiar sebagai Kakanwil DJP Riau
  3. Ahmad Jauhari sebagai Kakanwil DJP Kalimantan Barat
  4. Edward Hamonangan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Ditjen Kekayaan Negara

  1. Ahmad Yani Tenaga sebagai Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi Dan Kekayaan Negara Dipisahkan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024